Pemda Diminta Ikut Tanggung Defisit BPJS
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah daerah diminta ikut menanggung persoalan defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Keterlibatan daerah diyakini dapat menyelesaikan persoalan yang bertahun-tahun terjadi. Skema ini sedang disiapkan pemerintah agar layanan kesehatan tidak terkendala. Ketua Dewan Pengawas BPJS Chairul Radjab Nasution menilai hal itu cukup beralasan karena peran pemda sangat besar. "Sebab banyak rumah sakit maupun puskesmas dikelola pemda," kata Radjab Nasution, Jumat (27/10), seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta.Pada pertemuan itu, dewan pengawas melaporkan fakta-fakta yang ditemukan terkait defisit dana layanan BPJS. Kalla meminta ada peningkatan peran pemerintah daerah terkait layanan BPJS. Tujuannya agar terbentuk keseimbangan keuangan sistem jaminan sosial. Dengan jumlah peserta sekitar 183 juta, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlangsungan BPJS menjadi krusial. "Konkretnya adalah dengan memberdayakan peran daerah. Misalnya, ada re- asuransi yang bisa ditangani pemda," kata Radjab.Skema baru yang lebih detail, dalam waktu dekat akan dibicarakan dengan melibatkan kementerian terkait dan direksi BPJS. Konsepnya, bagaimana menangani masalah defisit dana layanan ini bersama-sama, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. "Agar tidak terjadi defisit, ini menjadi pekerjaan rumah kita semua," katanya.Data BPJS Watch yang dikutip Kompas, 6 Oktober, menyebutkan pada tahun 2014, defisit dana jaminan kesehatan nasional (JKN) senilai Rp 3,3 triliun, tahun 2015 jadi Rp 5,7 triliun, dan pada 2016 membengkak jadi Rp 9,7 triliun. Adapun pada Januari-Juni 2017 total defisit Rp 6,5 triliun. Defisit ini terjadi akibat iuran tak sesuai nilai aktuaria.Sehari sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meyakini persoalan defisit BPJS dapat diatasi. Menurut Nila, masih ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat dipakai untuk menalangi tunggakan klaim BPJS. Menangani kesehatan warga, katanya, menjadi prioritas utama pemerintah. "Memang pengeluarannya cukup banyak. Yang penting persoalan ini jangan sampai membuat gaduh, pemerintah sedang menanganinya," katanya. (NDY)
