Tiga Tahun Pemerintah
Survei Litbang Kompas memperlihatkan kepuasan secara umum terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Oktober 2017 mencapai 70,6 persen atau naik dibandingkan April 2017 sebesar 63,1 persen. Di bidang ekonomi, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan pada Oktober 2017 sebesar 55 persen atau naik dibandingkan April 2017 sebesar 46 persen.Mengapa publik puas terhadap kinerja pemerintah? Memang banyak faktor yang dapat memengaruhi. Namun, yang jelas, banyak hal konkret yang benar-benar dikerjakan pemerintah untuk memperbaiki dan menggerakkan ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir. Meskipun pemerintahan Presiden Joko Widodo diawali dengan kondisi perekonomian yang kurang baik, program-program nyata yang dilakukan patut diapresiasi. Awal pemerintahan, kondisi perekonomian memang lesu. Harga komoditas, seperti kelapa sawit dan batubara yang sempat naik dan memberi kontribusi terhadap ekspor, kembali anjlok sehingga berpengaruh terhadap ekspor dan industri. Pada awal pemerintahan, situasi ekonomi global juga kurang bagus yang memengaruhi perekonomian banyak negara.Namun, dengan kerja keras dan peran BUMN, program- program nyata dapat dikerjakan secara masif dan direalisasikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur pertanian, yaitu 65 bendungan pada 2015-2019. Hingga 2017, telah terbangun 39 bendungan. Pembangunan infrastruktur jalan tol dengan target 1.000 kilometer pada 2019. Hingga 2017, pembangunan jalan tol sudah mencapai 568 kilometer dan pada akhir 2019 diperkirakan mencapai 1.851 kilometer. Untuk membuka akses di daerah perbatasan dan terpencil serta menggerakkan aktivitas perekonomian dan konektivitas, pemerintah juga membangun jalan, seperti di Kalimantan dan Papua. Pembangunan jalan ditargetkan sepanjang 2.650 kilometer pada 2019. Pada 2015-2017, pemerintah telah membangun 2.623 kilometer jalan. Untuk pembangunan jembatan ditargetkan 29.589 meter. Pada 2017, jembatan yang sudah dibangun mencapai 25.149 meter.Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membuat kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk menggerakkan dunia usaha dan investasi. Misalnya, sudah banyak perizinan birokrasi untuk dunia usaha dan investasi yang bertele-tele dan menjadi momok, dipangkas.Memang, di tingkat implementasi, masih ada tantangan untuk ditangani dan diselesaikan. Dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terbatas, misalnya, Kemendagri tidak bisa mencabut peraturan daerah (perda) yang mungkin justru mempersulit perizinan usaha dan investasi di daerah. Apalagi, pemerintah daerah sangat berorientasi pada sumber-sumber penerimaan asli daerah.Dengan capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo, sejumlah pengusaha dan pengamat menilai, arah kebijakan ekonomi pemerintah sudah berada pada rel yang benar. Namun, untuk memacu pergerakan kekuatan ekonomi domestik dan pemerataan ekonomi, tetap diperlukan kerja keras pada tahun ke-4 dan ke-5 pemerintahan Presiden Joko Widodo.Misalnya, upaya menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam pengerjaan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Pemberdayaan petani, nelayan, atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berbagai program pendampingan dan kemitraan dengan pelaku usaha besar untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil.Dengan membaiknya perekonomian global yang ditandai tren harga komoditas yang naik dan upaya meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil, diharapkan, ekonomi Indonesia dalam tahun ke-4 dan ke-5 pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.Tentunya, dalam memasuki tahun politik dan pilkada, kedewasaan berpolitik para politisi sangat diperlukan. Pada akhirnya, masalah keamanan dan stabilitas politik sangat penting dalam membangun perekonomian suatu negara di tengah kompetisi yang semakin keras di tingkat global. Jangan sampai instabilitas politik dan keamanan justru membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk. (Ferry Santoso)
