Diperlukan Komitmen Politik
JAKARTA, KOMPAS — Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara dan beralih ke energi terbarukan dalam pembangkitan listrik di Indonesia. Pengurangan penggunaan batubara untuk sumber energi pembangkit listrik mulai diterapkan di banyak negara. Negara seperti Belgia sudah menghentikan penggunaan batubara untuk pembangkit listrik sejak tahun lalu. Pemakaian batubara untuk pembangkit listrik di Perancis akan dihentikan mulai tahun 2023, sedangkan di Italia mulai 2025. Beberapa negara juga akan menyusul, seperti Kanada, Finlandia, dan Belanda pada 2030."Tak hanya negara di Eropa yang mulai meninggalkan batubara. Negara-negara seperti India dan China juga demikian. China menunda pengerjaan 103 PLTU mereka, sedangkan India menunda pembangunan PLTU berkapasitas total 14.000 megawatt," ujar Alex Doukas, peneliti dari Oil Change International, lembaga nirlaba yang fokus pada pengembangan energi terbarukan dan pengurangan pemanasan global, Rabu (1/11), di Jakarta.Indonesia, lanjut Alex, dengan potensi energi terbarukan yang besar, seperti tenaga panas bumi, mikrohidro, bayu, matahari, dan biomassa, harus siap meninggalkan pemakaian batubara. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani kesepakatan Paris dalam pengurangan gas rumah kaca. "Faktor paling penting dalam mengurangi ketergantungan pada batubara dan beralih pada energi terbarukan adalah komitmen politik. Tak cukup pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan yang lain, seperti badan usaha," ujar Alex.Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Evaluasi Program Penyediaan Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pramudya mengatakan, Indonesia belum bisa serta-merta meninggalkan batubara dan beralih ke sumber energi terbarukan. Pasalnya, Indonesia masih dihadapkan pada pemenuhan target rasio elektrifikasi."Negara-negara di Eropa sebagian besar sudah makmur. Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Di Indonesia belum seperti itu. Jika pemanfaatan energi terbarukan dipaksakan, sementara tarif di Indonesia masih mahal, akan kian sulit dijangkau pemenuhan kebutuhan dasarnya," kata Pramudya. (APO)
