Ekonomi Syariah Masih Tertinggal
JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi dan lembaga keuangan syariah Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal, potensi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar masih sangat terbuka untuk pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan strategi nasional yang mendorong ekonomi syariah menjadi bagian gaya hidup. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik "Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global" yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, di Jakarta, Jumat (3/11).Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni\'am Sholeh, dan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini.Menurut Wimboh, Indonesia masih mencari bentuk pengembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah masih tergolong baru di Indonesia. Di luar negeri, sistem syariah justru berkembang pesat di negara-negara non-Muslim, seperti Inggris dan Luksemburg. Inggris bahkan mendapat predikat sebagai titik kumpul keuangan islami (islamic financial hub) karena komitmen masyarakat dan pemerintah yang besar dalam pengembangan model syariah. Beberapa indikator Indonesia masih tertinggal dalam ekonomi syariah, antara lain Indonesia hanya menduduki posisi ke-8 dalam Global Islamic Indicator atau jauh tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang menduduki peringkat ke-1. Dalam sektor mode dan travel halal, Indonesia tidak berada dalam peringkat 10 besar. Sementara di bidang kosmetik dan farmasi pada peringkat ke-8."Masih banyak ruang yang perlu dikembangkan agar syariah menjadi gaya hidup sehingga peluang ekonomi dengan sendirinya mengikuti," kata Wimboh.Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga perlu diperbanyak untuk menstimulasi masyarakat masuk ke sektor keuangan syariah. Saat ini jumlah perbankan yang sudah menerapkan model syariah sekitar 20 bank. Pelaku syariah baru juga perlu diciptakan dengan menyasar masyarakat perdesaan dan pesantren.Tahun 2016, aset perbankan syariah baru mencapai 5,3 persen dari total aset industri perbankan nasional. Capaian ini masih jauh di bawah negara-negara lain, seperti Arab Saudi 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.Berdasarkan data OJK, hingga Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia Rp 1.048,8 triliun, di luar saham syariah. Jumlah itu meliputi aset perbankan syariah Rp 389,74 triliun, industri keuangan nonbank (IKNB) syariah Rp 99,15 triliun, dan pasar modal syariah Rp 559,59 triliun. Kontribusi industri keuangan syariah sekitar 8,01 persen terhadap total aset industri keuangan, yakni Rp 13.092 triliun. Perry mengatakan, strategi nasional perlu diterapkan untuk mengatasi ketertinggalan Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah. "Strategi nasional pengembangan ekonomi syariah tengah disusun. Program detail sedang dikumpulkan agar terintegrasi dan menjadi gerakan nasional," katanya. Menurut Perry, kunci pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah kemauan politik dalam program nasional. Selain itu, diperlukan lembaga atau forum untuk mengoordinasikan program dan fokus pada daya saing yang ingin dikembangkan menjadi pusat syariah. Tak ketinggalan, gaya hidup halal juga perlu terus dikampanyekan. (LKT)
