Petani Ingin Pembagian Adil
BOYOLALI, KOMPAS — Para petani berharap pembagian lahan yang adil, selain mendapat kepastian hukum melalui surat izin pemanfaatan hutan. Selama ini, selain tidak resmi atau tanpa ikatan kerja sama, luas lahan pemanfaatan hutan negara tak seragam.Sejumlah petani di Kemusu, Kabupaten Boyolali, serta Belik dan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, menyampaikan, surat keputusan (SK) izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial belum memuat luas dan lokasi petak untuk setiap penggarap. Para petani yang ditemui di sela-sela pembagian SK izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, akhir pekan lalu, berharap, proses pembagian terbuka dan adil.Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk tujuh kelompok tani dan lembaga masyarakat desa hutan di tujuh kecamatan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Boyolali. SK tersebut mencakup 1.890 hektar kawasan hutan untuk 1.687 keluarga penggarap.Jiyo Sastro Sumitro (62), petani penggarap di Wonoharjo, menyatakan, selama ini luas lahan garapan antarwarga cenderung timpang. Ada yang menggarap sampai belasan hektar, tetapi ada juga yang hanya beberapa ratus meter persegi. Dia berharap, program perhutanan sosial membagi adil lahan kepada semua warga desa.Menurut Paryo (49), petani penggarap di Wonoharjo, kontur hutan berbukit-bukit dan memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dia ingin pembagian sekitar 400 hektar kawasan hutan di desanya dilakukan secara adil.Umumnya, petani berterima kasih atas penyerahan SK yang memberikan kepastian hukum pemanfaatan kawasan hutan. Sayid (76), petani penggarap di Desa Mendelem Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, menyatakan selama puluhan tahun menggarap lahan hutan. "Kami tak tenang karena setiap saat lahan bisa diambil alih," katanya. Presiden berharap petani lebih produktif setelah mendapat kepastian pemanfaatan hutan. Selain akses lahan, pemerintah juga memperluas peluang petani mendapatkan kredit dengan bunga ringan melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang suku bunganya akan diturunkan. Saat ini suku bunga KUR 9 persen. TantanganSekretaris Perusahaan Bank BRI Hari Siaga Amijarso mengatakan, penurunan suku bunga KUR menjadi tantangan bagi bank. Pihaknya berupaya meningkatkan porsi kredit untuk sektor produksi dan meminimalkan potensi kredit macet.Sejak awal tahun sampai 13 Oktober 2017, BRI telah menyalurkan Rp 56 triliun KUR untuk sekitar 3 juta debitor. Angka itu sekitar 78,87 persen dari target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp 71 triliun. Dari Rp 56 triliun itu, Rp 33,58 triliun atau 59 persen untuk sektor perdagangan, sedangkan Rp 22,41 triliun (40,02 persen) untuk sektor produksi.Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR hingga 31 Agustus 2017 mencapai Rp 61,14 triliun atau 55,6 persen dari target penyaluran tahun ini yang mencapai Rp 110 triliun. Petani pemegang SK perhutanan sosial merupakan salah satu target peningkatan penyaluran KUR kelompok produksi. Dengan pendampingan yang baik oleh kementerian dan perbankan, pemerintah berharap program Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga mendapat mandat menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat melalui program Perhutanan Sosial. Untuk tahap pertama, BNI menyalurkan KUR yang dilengkapi Kartu Tani di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pekan lalu. (MKN)
