Waskita Karya Mendapat Rp 5,14 Triliun

JAKARTA, KOMPASPT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat kredit dari sindikasi perbankan. Kredit ini akan digunakan untuk membangun jalan tol layang Jakarta-Cikampek II milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk."Kami mendapatkan tugas membangun jalan tol layang ini sepanjang 19 km dari Cikunir hingga Cikarang Utama. Kami membutuhkan anggaran Rp 6,7 triliun. Kami mendapat kucuran kredit Rp 5,14 triliun dari sindikasi perbankan," kata Direktur Keuangan Waskita Karya Tunggul Rajagukguk seusai penandatanganan kredit di Jakarta, Selasa (7/11).Bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger dan Bookrunner adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Adapun anggota sindikasi adalah BNP Paribas, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan KEB Hana Bank.Jalan Tol Jakarta-Cikampek II memiliki panjang 36 km. Proyek yang mulai dibangun sejak triwulan II-2017 ditargetkan akan beroperasi pada 2019. Senior Vice President Corporate Banking Bank Mandiri Dikdik Yustandi mengatakan, kontribusi Bank Mandiri dalam sindikasi ini adalah Rp 1,437 triliun. "Kami berharap, tol layang Jakarta-Cikampek II ini akan meningkatkan konektivitas dan mempercepat distribusi barang dan penumpang di Pulau Jawa," kata Dikdik.Senior Vice President Group Corporate Banking Bank Central Asia Yuli Melati mengatakan, BCA mengucurkan dana Rp 1,44 triliun. "Kami terus terlibat untuk pembangunan infrastruktur. Kredit yang sudah dicairkan mencapai Rp 25 triliun. Sebagian besar untuk energi," kata Yuli. Dalam kesempatan terpisah, Director Head of Coverage Global Banking HSBC Indonesia Haryanto Suganda mengatakan, HSBC ikut membiayai proyek infrastruktur. "Sudah dua proyek yang kami biayai," kata Haryanto. Sementara itu, Badan Layanan Umum Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) mengalokasikan anggaran Rp 13,27 triliun dari total anggaran BLU LMAN 2018 sebesar Rp 35,403 triliun untuk pembebasan lahan bendungan pada 2018. Direktur BLU LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, talangan yang telah disalurkan untuk bendungan kini sedang diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso di Jakarta menuturkan, bendungan perlu waktu pembangunan 3-4 tahun. "Proses pembebasan tanahnya bisa dilakukan dalam jangka waktu itu," kata Imam. (ARN/NAD)