Bulog Mengusulkan Penambahan Cadangan Beras Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog mengusulkan kepada Kementerian Pertanian agar cadangan beras pemerintah ditambah. Ini perlu dilakukan supaya Perum Bulog tetap dapat menyerap beras atau gabah petani saat panen raya dan memiliki cadangan beras yang cukup untuk menjaga stabilitas harga.Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Jakarta, Senin (13/11). "Dengan perubahan subsidi beras bagi keluarga prasejahtera melalui bantuan pangan nontunai (BPNT), Bulog tidak menyalurkan lagi kepada keluarga prasejahtera atau masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Djarot. Selama ini, penyaluran beras sejahtera (rastra) oleh Bulog bisa mencapai 2,5 juta ton per tahun. Karena itu, Bulog menyampaikan usulan penambahan cadangan beras pemerintah (CBP). Selama ini, CBP berkisar 250.000 ton sampai 300.000 ton dalam satu periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai penelitian, menurut Djarot, idealnya CBP berkisar 1,5 juta ton sampai 3 juta ton dalam satu periode APBN. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Wahyu Kuncoro menilai, Bulog masih tetap dapat menyalurkan beras melalui program BPNT. Akan tetapi, Bulog harus bisa bersaing dengan pemasok lain dalam program BPNT.Wahyu menambahkan, CBP bisa saja ditingkatkan atau ditambah untuk menjaga stabilitas harga beras atau untuk operasi pasar. Untuk itu, Bulog harus mampu mengelola jika CBP ditambah.Direktur Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pengadaan melalui pembelian gabah atau beras oleh pemerintah dilakukan Perum Bulog berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dalam Inpres No 5/2015, Presiden menginstruksikan menteri terkait untuk membuat sejumlah kebijakan. Kebijakan itu antara lain pengadaan beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian juga diminta membuat kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras untuk menjaga stabilitas harga, penanggulangan keadaan darurat, bencana, rawan pangan, bantuan atau kerja sama internasional, serta keperluan lain. (FER)