logo Kompas.id
EkonomiKewirausahaan Bisa Menjadi...
Iklan

Kewirausahaan Bisa Menjadi Alternatif

Oleh
· 2 menit baca

MEDAN, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi masalah bangsa yang harus segera diselesaikan. Salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan adalah dengan menumbuhkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Kesenjangan telah membuat terjadinya ketidakadilan sosial. Kalla menyampaikan hal tersebut dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/11). Turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI 2012-2017 Mahfud MD, dan Presidium Terpilih KAHMI 2017-2022 Kamrussamad.Kalla menyatakan, masyarakat tidak bisa lagi hanya berharap menjadi karyawan atau menjadi aparatur sipil negara karena jumlah yang dibutuhkan sangat terbatas. Jumlah angkatan kerja yang bertambah setiap tahun jauh lebih banyak dari lowongan kerja yang tersedia. "Harus tumbuh kader pengusaha yang dapat membangkitkan ekonomi bangsa yang dapat dinikmati semua masyarakat dan semua umat," kata Kalla.Kalla mengatakan, kesenjangan ekonomi telah menimbulkan ketidakadilan sosial. Hal ini juga membuat keadaan sosial politik menjadi tidak stabil. Menurut Kalla, dari semua masalah kebangsaan, masalah kesenjangan menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan.Kalla mengatakan, jiwa kewirausahaan harus dibentuk sejak di sekolah dan perguruan tinggi. Masyarakat harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja, bukan menjadi pekerja. Sektor riilSementara itu, meskipun kelapa sawit menjadi komoditas terbesar pemasok devisa yang mencapai Rp 234 triliun per tahun dan ikut menggerakkan sektor riil, berbagai isu negatif masih melingkupi komoditas ini. "Isu negatif sawit identik dengan korporasi, eksploitasi hutan, deforestasi, kerusakan lingkungan, dan penguasaan lahan korporasi," kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang di Medan, Sabtu lalu. Dari 11,9 juta hektar lahan sawit yang ada di Indonesia, sebanyak 7,2 ha di antaranya dimiliki swasta dan 4,7 juta ha adalah sawit rakyat. Dari angka itu, sebanyak 1,7 juta ha perkebunan sawit rakyat dan 2 juta ha perkebunan sawit swasta terindikasi masuk kawasan hutan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengatakan, kepemilikan lahan petani kelapa sawit saat ini tidak terakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres inilah yang membatasi kepemilikan lahan hanya untuk kepentingan permukiman, fasilitas umum/sosial, lahan garapan atau hutan yang dikelola masyarakat adat, bukan petani kelapa sawit. Saat ini diperkirakan ada 31.000 desa masuk dalam klaim kawasan hutan dengan luas 17 juta ha. "Penyelesaian penguasaan hutan dalam kawasan hutan dalam Perpes No 88/2017 perlu segera ditangani," kata Asmar. (NSA/WSI)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000