Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tbk Emma Sri Martini (kanan) dan Direktur Jenderal Kekayaan Aset Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (tengah) menyerahkan nota kesepahaman pinjaman daerah kepada Bupati Tambrauw Gabriel Asem di Sorong, Papua Barat, Rabu (22/11).
SORONG, KOMPAS — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menyalurkan pembiayaan daerah kepada 21 daerah senilai total Rp 2,77 triliun. Penyaluran pembiayaan daerah itu akan meningkat karena masih ada 19 daerah yang tengah diproses untuk mendapatkan pinjaman itu dengan nilai total Rp 6,148 triliun.
Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini di Sorong, Papua Barat, Rabu (22/11), mengatakan, hingga 22 November 2017, nilai total portofolio dan rencana pinjaman bagi pemerintah daerah Rp 8,918 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 2,72 triliun merupakan pembiayaan debitor lama (21 daerah), Rp 5,8 miliar masih tahap penawaran (18 daerah), dan Rp 348 miliar tahap pemenuhan syarat efektif (1 daerah).
”Pinjaman daerah itu paling banyak digunakan untuk pembangunan rumah sakit, jalan dan jembatan, pasar, serta penyediaan air bersih. Daerah-daerah yang paling banyak memanfaatkan alternatif pembiayaan itu berada di Indonesia bagian barat. Saat ini, kami tengah fokus untuk Indonesia bagian timur,” katanya.
Emma menambahkan, potensi pinjaman daerah bagi pemerintah daerah itu sangat besar. Dari 542 pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 450 kabupaten dan kota layak dibiayai.
Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan yang bisa didapat pemerintah daerah dari pinjaman PT SMI atas persetujuan dan verifikasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pinjaman diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur publik dan sosial.
Daerah yang layak menerima pinjaman daerah itu harus memenuhi persyaratan. Persyaratan itu adalah daerah itu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, tidak mempunyai tunggakan, serta memperhatikan kemampuan daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah tergantung dari jumlah dan tenor pinjaman.
Bupati Tambrauw Gabriel Asem mengemukakan, Kabupaten Tambrauw baru berusia 9 tahun sehingga masih kesulitan mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tambrauw masih relatif kecil, yaitu Rp 700 miliar-Rp 800 miliar per tahun.
Aliran dana dari pusat sebagian besar terpakai untuk belanja pegawai. Namun, jika hendak mengajukan pinjaman ke bank, terbentur suku bunga pinjaman yang dinilai masih tinggi, yaitu 13-14 persen. ”Banyak infrastruktur publik yang belum kami bangun, seperti jalan, jembatan, dan listrik tenaga mikro hidro. Untuk membangunnya, kami mengajukan pinjaman daerah,” katanya.
