Transaksi Nontunai di Kalimantan Selatan Didorong untuk Ditingkatkan

Norbertus Arya Dwiangga

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Bank Indonesia seusai bertemu membahas transaksi nontunai, Senin (7/8) di Jakarta.

BANJARMASIN, KOMPAS — Perbankan terus mendorong penerapan transaksi nontunai di Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang lebih efektif dan efisien. Dorongan itu disambut baik oleh pemerintah daerah. Pemda berupaya menyiapkan infrastruktur jaringan internet yang memadai untuk menunjang penerapan sistem nontunai.

Hal itu mengemuka dalam seminar dengan tema Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan Peran Perbankan dalam Pembangunan di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Komunitas Jurnalis Pena Hijau Indonesia bersama Bank Mandiri di Banjarmasin, Rabu (22/11).

Analis Fungsi Keuangan Inklusif Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Aryo Wibowo T Prasetyo, mengemukakan, penerapan transaksi nontunai di Indonesia meningkat cukup pesat sejak GNNT dicanangkan Bank Indonesia pada Agustus 2014. ”Kami terus mendorong pemda untuk menerapkannya,” ujarnya.

Menurut Aryo, peningkatan sistem nontunai di Indonesia bahkan mencapai 100 persen jika membandingkan data 2012 dengan data 2017. Pada September 2017, misalnya, jumlah kartu debit tercatat sebanyak 148,9 juta dari sebelumnya 73,2 juta. Nilai transaksi kartu debit juga meningkat dari Rp 3.065 triliun (2012) menjadi Rp 5.623 triliun (2016).

”Di Kalsel, kami sudah membuat nota kesepahaman dengan pemda untuk menerapkan sistem nontunai. Kami berharap sistem nontunai yang saat ini lebih banyak dilakukan kalangan masyarakat menengah atas juga bisa diterapkan masyarakat pinggiran, menengah bawah, dan pelaku UMKM,” tuturnya.

Aryo mengatakan, transaksi nontunai lebih didorong saat ini karena lebih efektif dan efisien. Transaksi ini juga untuk mencegah peredaran uang palsu dan uang tidak layak edar karena rusak. Dalam sehari, uang di Kalsel yang dihancurkan karena tidak layak edar bisa mencapai Rp 5 miliar. ”Dengan meningkatnya transaksi nontunai, kami berharap nilai uang yang dimusnahkan bisa berkurang,” ujarnya.

Transaction Banking Retail Head Bank Mandiri Regional Kalimantan Maman Suratman mengatakan, Bank Mandiri terus mendorong layanan keuangan digital (digital banking) karena menyesuaikan dengan perkembangan informasi teknologi. ”Layanan digital lebih praktis, cepat, fleksibel, dan efisien. Ini juga sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi,” katanya.

Menurut Kepala Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Pemprov Kalsel Zulkifli, pemda saat ini menerapkan transaksi nontunai bukan hanya karena adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk menerapkannya, melainkan karena sudah menjadi kebutuhan. Transaksi nontunai penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

”Saat ini, transfer dana dari pusat ke daerah sudah dalam bentuk nontunai. Penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat penerima bantuan juga sudah nontunai. Ini semua untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan dana,” ujarnya.

Untuk mendorong penerapan transaksi nontunai di Kalsel secara merata, pemda juga terus berupaya menyiapkan infrastruktur jaringan internet yang memadai hingga ke desa-desa. ”Bersama perbankan, kami juga terus melakukan sosialisasi tentang manfaat transaksi nontunai kepada masyarakat,” kata Zulkifli.