Kerja Sama Pembiayaan Terus Didorong

SORONG, KOMPAS — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) terus mendorong pembiayaan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Skema ini bertujuan menyelesaikan permasalahan kekurangan pendanaan, terutama untuk pemerintah daerah, dalam pembangunan infrastruktur. Skema ini juga mendorong peningkatan investasi swasta.Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini, Kamis (23/11), di Sorong, Papua Barat, mengatakan, peran SMI dalam skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah untuk menyiapkan pendampingan dan/atau pembiayaan pada penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). Selama ini SMI telah menangani 11 proyek pembangunan infrastruktur berskema KPBU, baik di pusat maupun daerah.Beberapa di antaranya adalah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur senilai Rp 2,05 triliun, SPAM Lampung Rp 1,3 triliun, dan transportasi Kota Medan Rp 6,4 triliun. "Kami juga menangani proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur masing-masing senilai Rp 1,28 triliun, Rp 1,38 triliun, dan Rp 5,09 triliun. Tugas SMI dalam skema KPBU itu adalah menyiapkan proyek," tuturnya.Menurut Emma, pembiayaan pembangunan berskema KPBU mulai banyak diminati pemerintah daerah. Saat ini SMI tengah mendampingi persiapan proyek SPAM Semarang, SPAM Pekanbaru, dan pembangunan rumah sakit di Sidoarjo. "Kami berupaya menyosialisasikan skema pembiayaan KPBU itu ke daerah-daerah bersamaan dengan sosialisasi skema pembiayaan daerah. Skema pembiayaan KPBU itu diperuntukkan khusus bagi proyek-proyek infrastruktur berbiaya besar, minimal lebih dari Rp 500 miliar," kata Emma.Sementara itu, Kepala Subdit Perumusan Kebijakan Nondana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jamiat Aries Calfat mengemukakan, total dana yang diusulkan seluruh daerah di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur sekitar Rp 8.000 triliun. Hal itu tidak mungkin dipenuhi jika hanya mengandalkan dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah."Kami berharap pemerintah daerah tidak sekadar mengandalkan dana pusat, tetapi juga menggalang dana secara mandiri. Misalnya melalui skema pembiayaan daerah dan KPBU," kata Jamiat. Ia menambahkan, ruang bagi pemerintah daerah mengakses pinjaman daerah pun masih cukup luas. (HEN)