Pemerintah Ajak Swasta Kelola Infrastruktur
JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan swasta dalam pengelolaan infrastruktur bisa menghemat APBN dan menambah penghasilan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Setidaknya ada 20 pelabuhan dan 10 bandara yang pengelolaannya bisa bekerja sama dengan swasta.
"Jika itu terjadi, pemerintah bisa menghemat APBN hingga Rp 1 triliun setiap tahun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Indonesia Economic Forum, di Jakarta, Kamis (23/11).
Budi Karya menambahkan, pengelolaan infrastruktur bersama akan membuat fasilitas bertambah sehingga kapasitas bertambah. Dengan demikian, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan bisa meningkat. "Ini kerja sama, bukan menjual aset," ujarnya.
Budi Karya menambahkan, saat ini tiga pelabuhan sudah dikerjasamakan dengan BUMN dan satu pelabuhan dikerjasamakan dengan BUMD. "Sisanya akan kami buka dengan lelang terbuka. Swasta bisa ikut di dalam lelang itu," ujarnya.
Budi Karya mengatakan, sebelumnya pemerintah hanya bekerja sama dengan BUMN. Namun, ternyata swasta-yang punya kemampuan-ingin ikut serta. "Karena itu, kami membuat lelang terbuka untuk mendapatkan harga terbaik dari BUMN ataupun swasta," katanya.
Lelang untuk 16 pelabuhan dan 10 bandara akan dilakukan pada Januari 2018. Kemenhub bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk mengembangkan format kerja sama tersebut. Setelah format diselesaikan, Kemenhub akan mengajukan format tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian, Kemenkeu atau penaksir independen menilai aset yang akan dikerjasamakan dan meninjau kelayakannya.
Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapreasiasi langkah pemerintah yang menawarkan kerja sama pemanfaatan dan kerja sama operasional sejumlah pelabuhan dan bandara kepada swasta nasional.
"Selain akan memberikan dampak positif terhadap kondisi transportasi nasional di masa mendatang, kerja sama ini akan mempertegas peran pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai operator," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.
Kereta bandara
Sementara itu, jalur kereta bandara dari Stasiun Sudirman Baru di Jakarta hingga Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah hampir rampung pengerjaannya. Saat ini tinggal memasang satu jalur rel kereta sepanjang 1 kilometer antara Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta.
"Pekerjaan ini dipastikan selesai dalam waktu cepat dan Sabtu besok bisa diujicobakan dengan sarana kereta bandara," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri di sela-sela peninjauan jalur kereta bandara dari Stasiun Sudirman Baru ke Bandara Soekarno-Hatta, kemarin.
Menurut rencana, setelah diuji coba, layanan kereta bandara akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal Desember. Kereta bandara ini tersambung dengan kereta layang yang menghubungkan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta dengan Terminal 1, 2, dan 3. Dengan demikian, penumpang pesawat akan mendapatkan layanan koneksi antarmoda yang cepat dan andal.
Pekerjaan lain yang belum selesai adalah tahap akhir interior stasiun di Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Bandara. Dari pantauan Kompas, kemarin, fasilitas seperti eskalator dan toilet sudah berfungsi.
Direktur Utama PT Railink Heru Kuswanto mengatakan, pembangunan kereta bandara membutuhkan dana Rp 4 triliun yang ditanggung PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 2,5 triliun untuk pembebasan tanah, PT Railink Rp 1,7 triliun untuk sarana, dan PT Angkasa Pura II (Persero) untuk pembangunan stasiun.
Heru menjelaskan, layanan kereta bandara ini akan memiliki 10 set kereta yang masing-masing terdiri dari enam kereta. Namun, pada tahap awal hanya akan dioperasikan 7 set kereta yang beroperasi pukul 03.10 dari Stasiun Manggarai hingga pukul 00.40.
Waktu tempuh KA Bandara dari Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno Hartta sekitar 55 menit, sedangkan dari Stasiun Sudirman Baru sekitar 45 menit. (ARN)