Menhub: KAI Tetap Jadi Investor LRT
JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia (Persero) tetap menjadi investor pembangunan kereta cepat Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi atau LRT Jabodebek. Nantinya, PT KAI juga menjadi penyelenggara operasi, perawatan, dan pengusahaan prasarana, termasuk pendanaan pembangunan LRT Jabodebek. Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, akhir pekan lalu, untuk menepis isu bahwa KAI tidak lagi menjadi investor LRT Jabodebek. Budi Karya menambahkan, kepastian ini juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. Isu mundurnya KAI sebagai investor LRT muncul setelah surat dari Kementerian BUMN kepada Kementerian Perhubungan tertanggal 20 November 2017 beredar. Surat yang menyebutkan usulan agar KAI tidak lagi menjadi investor ini didasari perubahan nilai investasi LRT dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31,8 triliun. Menurut Budi Karya, perubahan itu terjadi karena peningkatan spesifikasi dari proyek itu. "Peningkatan spesifikasi itu untuk meningkatkan produktivitas dan memperbesar kapasitas. Namun, jika dirasa terlalu besar investasinya, akan kami kembalikan ke spesifikasi awal," kata Budi Karya.Dalam penugasan penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek, tambah Budi Karya, KAI dapat bergabung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan membentuk anak perusahaan atau perusahaan patungan. Budi Karya menambahkan, Kementerian Perhubungan terus mendukung pembangunan proyek LRT Jabodebek agar berjalan sesuai rencana. Secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, Menteri BUMN memang mengusulkan agar PT KAI tidak menjadi penyelenggara pendanaan atau investor pembangunan prasarana proyek kereta api ringan atau LRT Jabodebek. Alasannya, Kementerian BUMN ingin menjaga agar neraca atau kondisi keuangan PT KAI tak terganggu. "Namun, usulan Menteri BUMN itu tidak bersifat final. PT KAI tetap bisa menjadi investor dan operator," kata Gatot. (ARN/FER)
