781.163 Wajib Pajak Diverifikasi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak di Tempat Pelayanan Tertentu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (22/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan 781.163 wajib pajak belum melaporkan semua hartanya. Sekitar 7.000 wajib pajak di antaranya sudah ditindaklanjuti. Sebagian masih dalam tahap verifikasi, tetapi sebagian lainnya sudah diterbitkan surat perintah pemeriksaan.

"Sampai saat ini, kami sudah melakukan hampir 1.500 instruksi pemeriksaan. Yang sudah selesai hampir 208 dengan nilai ketetapan pajak sekitar Rp 300 miliar," kata Kepala Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Tunjung Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/11).

Pemeriksaan DJP, menurut Tunjung, berjalan normal. DJP tetap menjalankan tugas reguler saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017 yang merupakan revisi kedua atas aturan pelaksana UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak terbit. "Kedua aturan itu berjalan bersama. Bisa saja DJP yang menemukan harta atau wajib pajak yang melaporkan harta," kata Tunjung.

Salah satu substansi PMK No 165/2017 adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan. Wajib pajak hanya wajib membayar pajak terutang dengan tarif final dan tanpa sanksi administrasi.

Skema tarifnya adalah 30 persen untuk Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, 25 persen untuk PPh badan, dan 12,5 persen untuk PPh usaha kecil dan menengah. Itu dihitung berdasarkan harta bersih yang dilaporkan. Ketentuan ini berlaku selama pembetulan harta dilakukan sebelum DJP menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Wajib pajak mengungkapkan harta yang belum dilaporkan melalui SPT masa PPh final.

Ini bisa dilakukan sewaktu-waktu di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Aturan ini jauh lebih ringan dibandingkan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan.

Pasal 18 UU No 11/2016 mengatur ketentuan penegakan hukum bagi semua wajib pajak pascaprogram pengampunan pajak berakhir, 31 Maret 2017. Harta yang diketahui belum atau kurang dilaporkan kepada DJP dalam laporan resmi, akan diberlakukan sebagai tambahan penghasilan.

Wajib pajak harus membayar pajak terutang dan denda administrasi perpajakan. Penghitungan pajak terutang didasarkan pada harta bersih dikalikan tarif PPh tertinggi.

Dua skema

Adapun sanksinya dibagi menjadi dua skema. Bagi peserta pengampunan pajak, sanksi berupa denda 200 persen dari pajak terutang. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak, sanksi berupa denda 2 persen per bulan dengan akumulasi maksimal 48 persen terhitung sejak SPT terakhir sampai temuan dikalikan pajak terutang.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menyatakan, pihaknya menyambut baik kebijakan itu. Jika peserta pengampunan pajak terkena penalti, dendanya akan memberatkan. "Ini adalah kesempatan bagus. Manusia bisa saja lupa," ujarnya.

Untuk itu, Apindo akan membantu menyosialisasikan kebijakan itu kepada semua anggota. "Kami akan buat surat khusus kepada anggota agar mengambil kesempatan dalam 2-3 minggu ini. Pemerintah begitu baik dengan menghilangkan sanksi," kata Suryadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktorat Jenderal Pajak menyosialisasikan kebijakan baru tersebut di Jakarta, kemarin. Hadir sekitar 300 orang dari sejumlah lembaga. (LAS)