Sebagian konstruksi baja ukuran besar sudah terpasang di fondasi beton Jembatan Holtekamp, Jayapura, Papua. Konstruksi baja jembatan itu dirakit di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. Butuh waktu sekitar satu bulan untuk mengangkut konstruksi baja dengan tongkang dari Surabaya ke Jayapura. Setibanya di lokasi, konstruksi baja langsung dipasang untuk jembatan sepanjang 1.328 meter yang akan menjadi ikon di Jayapura itu.
Pengerjaan Jembatan Holtekamp merupakan bentuk sinergi badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur di daerah tertinggal seperti Papua. PT PP (Persero) Tbk sebagai pemimpin proyek jembatan bernilai Rp 858,72 miliar itu bekerja sama dengan PT PAL.
Ada beberapa tujuan pembangunan jembatan, di antaranya mempersingkat waktu tempuh dari Jayapura ke Distrik Muara Tani dan Skow, daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Niugini. Jembatan itu juga diharapkan dapat menggerakkan sektor pariwisata di Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp di Jayapura. Jembatan itu juga disiapkan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan PON 2020 di Jayapura.
Infrastruktur jembatan di wilayah Indonesia bagian timur sangat penting untuk mobilitas orang dan barang. Dengan memacu mobilitas orang dan barang, diharapkan perekonomian dapat bergerak. Selain jembatan, PP juga sedang membangun stadion di Jayapura dengan kapasitas 40.000 penonton. Stadion dengan nilai proyek Rp 1,3 triliun itu memang disiapkan untuk PON 2020.
Namun, selain untuk PON 2020, berbagai kegiatan berskala nasional, baik olahraga maupun kegiatan lain, dapat juga dilakukan di stadion tersebut. Dengan demikian, manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla terus mendorong pembangunan di daerah tertinggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, menargetkan bisa membangun jalan di perbatasan Papua sepanjang 1.098,2 kilometer (km). Jalan yang sudah tembus sepanjang 892,3 km, sedangkan yang belum tembus sepanjang 205,9 km. Selain itu, Kementerian PUPR juga menargetkan membangun jalan Trans-Papua.
Pembangunan infrastruktur dasar yang dipadukan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Papua. Program ekonomi kerakyatan antara lain digerakkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN. Salah satunya dengan membantu petani kopi di Wamena dan Puncak Jaya, Papua.
Masyarakat di Papua sudah menanam kopi selama puluhan tahun di hutan. Namun, kegiatan itu belum tersentuh program pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas produk kopi. Pengolahan pascapanen pun sangat tradisional sehingga tidak efisien. Untuk itu, sinergi BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), menggandeng pihak ketiga, membuat program percontohan pemberdayaan petani kopi.
Dengan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berjalan seiring pembangunan infrastruktur dasar, masyarakat di daerah-daerah tertinggal di Indonesia diharapkan segera bergerak maju. (FERRY SANTOSO)
