Indonesia Diapresiasi
LONDON, KOMPASOrganisasi Maritim Internasional (IMO) mengapresiasi ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap dua protokol IMO mengenai keselamatan pelayaran. Apresiasi ini ditunjukkan dalam surat resmi IMO yang ditandatangani Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Suratnya sudah kami terima dan kami lanjutkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perhubungan," kata Atase Perhubungan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Simson Sinaga seperti dilaporkan wartawan Kompas, M Clara Wresti, dari London, Kamis (30/11).Dalam Sidang IMO yang berlangsung 27 November-6 Desember, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan piagam aksesi ratifikasi Indonesia untuk Protocol of 1988 terkait The International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan Protocol 1988 terkait Load Line 1996. Hingga saat ini, Indonesia merupakan negara ke-4 di ASEAN yang telah meratifikasi kedua protokol itu setelah Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Dengan aksesi Indonesia ini, sudah ada 162 negara yang meratifikasi kedua protokol itu. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Junaidi dalam sidang pada Kamis menyatakan kesiapan Indonesia melaksanakan IMO Members State Audit Scheme (IMSAS) yang bersifat mandatori.Dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C, Indonesia telah mengadakan jamuan diplomatik di IMO dengan Menteri Perhubungan sebagai tuan rumah pada 28 November 2017. Indonesia juga menggelar rehat kopi untuk para delegasi negara IMO pada tanggal 29 November 2017.Di sela-sela sidang, Budi Karya menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia membuka peluang kerja sama dengan pihak lain yang lebih kompeten dan berpengalaman. "Kerja sama dengan luar negeri perlu didorong karena akan mendorong citra kita di dunia internasional bahwa kita layak untuk investasi," kata Budi Karya Budi Karya melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Finlandia, Singapura, dan investor dari Inggris. "Kerja sama dengan pihak luar memang terus didorong. Namun, bukan berarti menjual aset. Murni hanya bekerja sama untuk mengelola aset," ujarnya.
