JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi dan pengembangan ekonomi perlu didukung kementerian teknis dan pemerintah daerah. Pelaku usaha memang ingin fokus dalam menjalankan atau ekspansi usaha.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Jumat (1/12), menanggapi permintaan Presiden kepada para pelaku usaha untuk memisahkan urusan politik dan ekonomi.
Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha memisahkan urusan politik dan ekonomi. Pengusaha juga diajak untuk tidak menunggu dan melihat perkembangan situasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan tahapan pemilihan umum (Kompas, Jumat 30/11).
Menurut Hariyadi, kebijakan ekonomi Presiden untuk mempermudah investasi, indikator ekonomi makro, dan kinerja ekspor sudah bagus. "Apindo mendorong anggota untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha," kata Hariyadi.
Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Mugianto menilai, pelaku usaha mebel mendukung imbauan Presiden. Pelaku usaha ingin fokus mengembangkan pasar domestik yang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi karena selama ini pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. "Namun, pelaku usaha industri mebel khawatir dengan rencana atau wacana kementerian teknis untuk membuka keran ekspor kayu gelondongan," kata Mugianto.
Nilai ekspor mebel pada 2016 sebesar 1,6 miliar dollar AS. Asmindo menargetkan pangsa pasar domestik sama dengan pangsa pasar ekspor, yaitu 1,6 miliar dollar AS. Jika pasar domestik digarap, pasokan bahan baku di dalam negeri akan terserap habis.
Sementara itu, peran intermediasi perbankan hingga Oktober 2017 masih rendah meski kredit tumbuh tipis. Kredit yang disalurkan perbankan pada periode itu Rp 4.588,5 triliun, tumbuh 8 persen. Dalam laporan Bank Indonesia (BI) tentang Uang Beredar yang dikutip Kompas, Jumat (1/12), peningkatan pertumbuhan kredit perbankan itu didorong pertumbuhan kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi (KK). KMK tumbuh dari 7,5 persen pada September 2017 menjadi 8,1 persen pada Oktober 2017.
"Sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran menjadi penopangnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.
Untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, korporasi bisa ikut berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan. "Dunia usaha berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Profit tidak akan berkelanjutan jika masyarakatnya tidak sejahtera dan alamnya rusak. Itu tidak hanya diwujudkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga semua pihak," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang CSR dan Persaingan Usaha Suryani S Motik.
Suryani mengatakan hal itu dalam lokakarya bertajuk "Kontribusi Dunia Usaha dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" yang diselenggarakan Kadin Indonesia, Kamis (30/11), di Jakarta.
