Gerbang Pembayaran Nasional Bisa Tekan Biaya

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Anggoro Eko Cahyo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo (kiri ke kanan) saat peresmian Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Jakarta, Senin (4/12). BI secara resmi meluncurkan sistem GPN dengan tujuan menyatukan berbagai sistem pembayaran.

Bank Indonesia mulai memberlakukan transaki melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Senin (4/12). Peluncuran GPN itu dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Kegiatan itu dihadiri pula Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

”Melalui GPN, biaya transaksi dan investasi industri jasa keuangan dapat semakin efisien. Masyarakat juga cukup menggunakan satu kartu yang dapat digunakan di setiap mesin ATM dan EDC setiap bank dan toko,” kata Agus.

Selama ini, biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi makin tinggi. Hal itu terjadi karena industri enggan berbagi layanan, seperti investasi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan penangkap data elektronik (EDC) di satu lokasi.

Agus menambahkan, BI juga mendorong pemanfaatan GPN sebagai tulang punggung program-program pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan e-dagang. ”Khusus untuk transaksi keuangan bagi penerima bantuan sosial nontunai akan digratiskan. Dulu biayanya cukup besar, yaitu Rp 8.000-Rp 13.000 per transaksi,” kata Agus.

Sri Mulyani mengemukakan, GPN akan menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi karena mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang tahun depan mencapai Rp 2.200 triliun.

Kepentingan perpajakan

Kementerian Keuangan berharap, lembaga keuangan tidak perlu lagi menarik biaya transaksi terlalu besar sehingga uang negara dapat disalurkan bagi masyarakat. Data transaksi di GPN juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

”Ini bisa digunakan untuk menghindari aparatur pajak membuat data pajak sendiri. Di tengah maraknya kejahatan siber, sistem keamanan GPN perlu terus dijaga untuk melindungi konsumen,” kata Sri Mulyani.

Menurut Khofifah, melalui GPN, ruang untuk memberi layanan kepada keluarga tidak mampu semakin terbuka. GPN akan mendorong program pemerintah dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Wijanarko mengatakan, transaksi melalui GPN itu baru berlaku bagi 60 bank penerbit kartu, 14 acquirer, dan 122 toko yang sudah terhubung dengan GPN. Pada Juni 2018, ditargetkan seluruh bank dan toko dapat melakukan transaksi itu. ”GPN juga baru bisa melayani transaksi menggunakan kartu debit dan ATM. Pada 2019 nanti, penggunaan kartu kredit ditargetkan sudah menggunakan GPN. Adapun penggunaan logo GPN akan dimulai Januari 2018 dan diharapkan semua kartu sudah berlogo GPN pada 2022,” katanya.

BI bersama industri telah menyelesaikan uji konsep dan melakukan uji coba GPN di 122 toko besar berskala nasional. (HEN)