Nontunai Menjadi Penopang

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Transaksi nontunai di gerbang tol.

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan transaksi nontunai sangat pesat walaupun transaksi menggunakan uang tunai masih tetap mendominasi. Ke depan, transaksi nontunai diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi karena ada efisiensi dan akselerasi pergerakan finansial.

Ada tiga sektor yang menjadi penopang utama pertumbuhan transaksi nontunai, yakni transportasi, perdagangan, dan teknologi finansial. Hal itu mengemuka dalam forum diskusi terbatas bertema ”Transaksi Zaman Now, Bye-bye Tunai” yang digelar Bank Indonesia (BI) dan Rakyat Merdeka di Jakarta, Rabu (6/12). Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.

Mirza mengatakan, transaksi nontunai terus berkembang di berbagai sektor. Hal itu tidak dapat dihindari sehingga perkembangannya perlu dijaga dan diarahkan dengan baik. BI berupaya mendorong perkembangan nontunai melalui elektronifikasi jalan tol dan penyaluran bantuan sosial. BI juga menciptakan infrastruktur yang dapat memudahkan terselenggaranya transaksi nontunai.

”Kami telah melucurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) untuk menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat,” kata Mirza.

Namun, BI tetap mengawasi perkembangan nontunai untuk perlindungan konsumen. Misalnya, diperlukan izin dari BI untuk pelaku usaha e-dagang atau teknologi finansial (tekfin) yang memiliki dompet elektronik dan memiliki kumpulan dana masyarakat yang jumlahnya di atas Rp 1 miliar.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan, melalui efisiensi dan percepatan perputaran finansial, konsumsi rumah tangga akan tumbuh. ”Gerakan nontunai ini perlu terus didorong dengan mengubah pola pikir masyarakat dan menambah infrastruktur. Hingga kini, masyarakat yang menggunakan transaksi nontunai sekitar 10 persen, sedangkan sisanya masih bertransaksi secara tunai,” katanya.

Gerakan nontunai ini perlu terus didorong dengan mengubah pola pikir masyarakat dan menambah infrastruktur.

BI memperkirakan, Gerakan Nasional Nontunai dapat berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,1 persen. Saat ini, kontribusinya baru 1,8 persen.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro mengatakan, pihaknya telah mentransformasi sistem layanan pemesanan dan pembayaran tiket secara daring. Pembayaran nontunai juga sudah dilakukan di kereta komuter.

”Transaksi nontunai di PT KAI sudah mencapai 51 persen dari total transaksi. Sisanya masih akan menyusul secara bertahap karena ada generasi lama yang masih menggunakan uang tunai,” katanya.

Penggunaan di tol

Kepala Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, elektronifikasi di semua jalan tol di Indonesia sudah mencapai 99 persen. Masih ada sejumlah tol, terutama di luar Jabodetabek yang masih melayani transaksi tunai karena penggunanya belum siap.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Budi Gandasoebrata berharap agar pemerintah memperhatikan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang masuk laman pemasaran e-dagang. Pemerintah perlu membangun sistem riwayat transaksi UKM itu agar ke depan dapat melihat kinerjanya.

”Jika kinerja UKM meningkat dan catatannya positif, mereka bisa dibantu berhubungan dengan bank atau tekfin. Selama ini, UKM yang merupakan tulang punggung ekonomi sering kesulitan modal,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, koordinasi antarsektor perlu terus dilakukan. Dari sisi sistem pembayaran nontunai, perbankan yang sudah memiliki teknologi seharusnya bisa berbagi atau menjalin kerja sama dengan perbankan lain. (HEN)