Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Perluasan Bantuan Nontunai terhadap Harga Beras

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja membawa karung berisi beras kemasan 20 kilogram di Pasar Grogol, Jakarta, Senin (11/12). Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan menjamin stok bahan pangan seperti beras, daging, bawang merah, dan cabai rawit aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Untuk menjaga stabilitas harga, akan dilakukan operasi pasar dan pengawasan distribusi barang.

JAKARTA, KOMPAS — Perluasan bantuan pangan nontunai tahun depan berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan stok beras untuk memperkuat fungsi stabilisasi.

Pemerintah berencana memperluas cakupan penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dari 1,28 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun ini menjadi sekitar 10 juta KPM tahun depan. Perluasan akan dilakukan secara bertahap sejak Januari 2018 dan diharapkan mencapai 10 juta KPM pada Agustus 2018.

Dampaknya, rumah tangga sasaran  penerima beras untuk keluarga sejahtera, saluran utama beras Perum Bulog, berkurang dari 14,2 juta rumah tangga tahun ini menjadi 5,4 juta rumah tangga tahun depan.

Sejumlah pembicara dan peserta lokakarya stabilisiasi pangan yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) serta Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB di Jakarta, Rabu (13/12), menilai pemerintah perlu mengantisipasi risiko negatif bagi petani berupa anjloknya harga gabah di tingkat petani.

Selain memicu turunnya harga gabah di tingkat petani, perluasan BPNT juga memperkecil fungsi Bulog sebagai stabilisator harga beras di pasaran. Selama ini, mekanisme bantuan melalui rastra dinilai turut menekan harga di pasar sekaligus menekan inflasi khususnya dari beras.

Guru Besar Fakultas Pertanian Univesitas Gadjah Mada Masyhuri berpendapat, agar tetap berwibawa, pemerintah perlu meningkatkan cadangan beras. Setidaknya meningkatkan kapasitas Bulog agar memiliki daya tawar lebih baik untuk mengendalikan pasar.

Cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini hanya 250.000-300.000 ton dinilai terlalu kecil jika dibandingkan kebutuhan beras setahun yang mencapai 33 juta ton. Menurut kajian sejumlah lembaga, CBP setidaknya 1,3-3 juta ton.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus mengingatkan, pemerintah perlu memastikan petani mendapat harga yang layak demi kesejahteraan mereka sekaligus menegakkan masa depan kedaulatan pangan nasional.

Direktur Komersial dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso menyatakan, pihaknya beradaptasi dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan, dari natura melalui penyaluran rastra menjadi BPNT tahun depan. Salah satunya adalah dengan memperbesar stok beras komersial agar lebih leluasa bergerak di perdagangan beras.

Tahun depan, Bulog menargetkan pengadaan 960.000 ton beras terkait tugas penyaluran bantuan pangan. Khusus beras komersial, jumlahnya ditargetkan bertambah dari sekitar 105.404 ton tahun ini menjadi 1 juta ton tahun 2018.