Indonesia Dorong WTO Terima Palestina Jadi Anggota

Kompas

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh (kiri) bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang ke-11 di Buenos Aires, Argentina, Rabu (13/12), untuk menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang kerja sama perdagangan. Dalam MOU itu, Indonesia akan membebaskan bea masuk kepada Palestina untuk produk kurma dan minyak zaitun mulai awal 2018.

BUENOS AIRES, KOMPAS — Indonesia akan mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menerima permintaan Palestina menjadi anggota blok perdagangan dunia itu. Indonesia juga akan membebaskan bea masuk kepada Palestina untuk produk kurma dan minyak zaitun mulai awal tahun 2018.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-11 di Buenos Aires, Argentina, Rabu (13/12) waktu setempat, mengatakan, Kementerian Perdagangan telah memerintahkan Duta Besar Indonesia untuk WTO agar memperjuangkan Palestina menjadi anggota WTO.

”Saya meminta Duta Besar Indonesia untuk WTO melobi negara-negara lain dan Sekretariat WTO untuk menerima aplikasi keanggotaan Palestina. Selama ini, Palestina terhambat masuk menjadi anggota WTO,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama perdagangan barang dengan Palestina. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Enggartiasto dengan Menteri Ekonomi Nasional Palestina Abeer Odeh.

Dalam MOU itu, Indonesia akan membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun Palestina. Sebelumnya bea masuk kedua produk itu sebesar 5 persen. ”Melalui MOU itu, besaran bea masuk menjadi nol persen,” kata Enggartiasto.

Adapun untuk Indonesia, lanjut Enggartiasto, Pemerintah Palestina akan membuat daftar kebutuhan barang yang akan diimpor dari Indonesia.

Produk-produk Indonesia yang berpotensi diekspor ke Palestina antara lain makanan dan minuman, plastik, dan mesin. Palestina juga akan mengenakan bea masuk nol persen terhadap produk-produk dari Indonesia yang nantinya disepakati.

Enggartiasto menambahkan, perdagangan bilateral itu merupakan salah satu mandat dari Presiden dalam rangka membantu Palestina, baik secara politik maupun ekonomi. Kedua langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan itu dalam rangka memberikan dukungan ekonomi kepada Palestina.