JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu mempercepat perbaikan data pangan agar kisruh beras tidak terus berulang. Ketidakakuratan data memberi sinyal yang salah bagi pasar dan penentuan kebijakan.
Sejumlah pembicara dan peserta lokakarya stabilisasi pangan yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) dan Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB di Jakarta, Rabu (13/12), mengatakan, berkurangnya pasokan gabah, berhentinya sebagian penggilingan padi karena kekurangan bahan baku, dan kenaikan harga beras, kontradiktif dengan data produksi padi menurut Kementerian Pertanian yang diklaim surplus.
Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso, dan anggota Komisi IV DPR, Ichsan Firdaus, menilai perbaikan data adalah mutlak. Kekacauan penanganan pangan selama ini bersumber dari ketidakakuratan data pangan khususnya di sisi produksi.
Badan Pusat Statistik (BPS) tengah merampungkan metode penghitungan produksi dengan kerangka sampling area. Metode ini dinilai lebih akurat dibandingkan model pengamatan yang selama ini jadi acuan penghitungan produksi. Menurut Alamsyah, BPS berencana mengumumkan hasilnya Maret 2018.
Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, angka produksi padi yang jadi acuan adalah data yang dihasilkan bersama BPS dan Kementerian Pertanian. Sementara angka stok beras pemerintah mengacu pada data dari Perum Bulog. ”Kami yakin berasnya ada, sebab setiap bulan ada panen setidaknya 1 juta hektar,” ujarnya.
Kami yakin berasnya ada, sebab setiap bulan ada panen setidaknya 1 juta hektar.
Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak paling dirugikan oleh kurangnya stok beras medium di pasaran. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifly Rasyid mengatakan, beras dengan harga sama atau lebih rendah dari HET medium sebesar Rp 9.450 per kilogram (kg) sangat minim meski pemerintah telah menggelar operasi pasar.
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah mengatakan, struktur produksi tidak memungkinkan pengusaha penggilingan mencapai HET medium.
Panen
Sementara itu, panen raya padi di sejumlah daerah diperkirakan akan berlangsung pada Februari 2018. Meski demikian, masih ada potensi panen pada Desember ini dengan lahan yang tidak luas. ”Setiap bulan selalu ada panen padi di Klaten karena petani tanamnya itu tidak serentak,” ujar Kepala Dinas Pertanian Klaten Wahyu Prasetyo di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.
Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengakui bahwa produksi dan ketersediaan beras saat ini hanya sedikit. Saat ini, sebagian besar areal sawah baru memasuki musim tanam padi, dan musim panen raya diperkirakan baru akan berlangsung pada pertengahan Februari mendatang.
Adapun serapan beras Perum Bulog Divisi Regional Jateng pada 2017 hanya 62 persen, turun dari tahun lalu yang melampaui target. Kepala Perum Bulog Divre Jateng Djoni Nur Ashari mengatakan, penyerapan beras pada 2017 sebanyak 376.000 ton, di bawah target, yakni sebanyak 602.275 ton.