Dana Talangan Segera Diganti
JAKARTA, KOMPAS — Dana talangan untuk pembebasan lahan jalan tol oleh badan usaha akan segera diganti setelah Nota Kesepahaman Pengadaan Tanah Jalan Tol 2017 ditandatangani. Tahun ini, Lembaga Manajemen Aset Negara menyiapkan Rp 25,286 triliun.
Untuk tahun depan, skema talangan oleh badan usaha kemungkinan akan diterapkan kembali. Namun, hal itu tergantung dengan kondisi pembebasan lahan di lapangan.
"Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini, maka kita berharap pembebasan tanah segera tuntas sehingga dapat segera konstruksi. Dan, tentu talangan yang disalurkan dapat segera diganti," kata Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) Rahayu Puspasari dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengadaan Tanah Jalan Tol 2017 dan Penandatanganan Perjanjian Optimalisasi Aktiva Kilang LNG Arun, Senin (18/12), di Jakarta.
Dengan ditandatangani nota kesepahaman ini, maka kita berharap pembebasan tanah segera tuntas sehingga dapat segera konstruksi.
Nota kesepahaman yang ditandatangani berisi penambahan alokasi pembayaran untuk dana talangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Melalui APBN-P 2017, alokasi penggantian talangan untuk jalan tol ditambah dari Rp 13,286 triliun menjadi Rp 25,268 triliun.
Adapun dana talangan yang telah disalurkan badan usaha jalan tol (BUJT) untuk ditagihkan ke BLU LMAN tahun 2017 sekitar Rp 15 triliun.
Untuk penggantian talangan yang disalurkan tahun 2016, LMAN telah mengganti Rp 11,653 triliun dari sekitar Rp 12 triliun yang ditagihkan. Jumlah tersebut berasal dari 27 ruas tol. Beberapa ruas tol yang telah tuntas penggantian talangannya antara lain ruas Tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi. Adapun ruas tol yang masuk tahap penyelesaian adalah Tol Surabaya-Mojokerto, Soreang-Pasir Koja, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Puspasari mengatakan, proses verifikasi membutuhkan waktu sehingga pencairan dana baru bisa dilakukan akhir tahun. Sebelum dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proses verifikasi pertama yang dilakukan BLU LMAN adalah menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Setelah proses itu selesai, pertemuan diadakan untuk membahas pembebasan lahan. Namun, pertemuan tersebut terkadang menemui kendala karena ketidaklengkapan atau kurangnya dokumen.
"Begitu proses ini selesai, uang untuk pendanaan tersebut baru bisa masuk ke LMAN dan dalam waktu 10 hari sudah bisa langsung dibayar," kata Puspasari.
Begitu proses ini selesai, uang untuk pendanaan tersebut baru bisa masuk ke LMAN dan dalam waktu 10 hari sudah bisa langsung dibaya
Puspasari menambahkan, LMAN kembali memberikan dana talangan untuk pengadaan lahan dalam proyek strategis nasional (PSN) sebagai upaya mendukung program pengembangan infrastruktur nasional.
Kondisi lapangan
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengapresiasi kolaborasi di antara swasta dengan pemerintah yang berjalan dengan baik. "Penting kami tekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan swasta terbukti dapat mempercepat dengan tetap mempertahankan tata kelola yang baik," kata Mardiasmo.
Ke depan, agar proses penggantian dapat lebih cepat dan efisien, perencanaan pengadaaan lahan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kemudian, perlu ketegasan dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam menentukan proyek yang prioritas dibandingkan proyek lain. Terakhir, perlu upaya dari semua pihak untuk mengawal proses pembebasan lahan.
Hal senada dikatakan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto. Menurut Arie, proses verifikasi dan penggantian talangan oleh LMAN telah semakin baik. "Saya melihat perwakilan dari BUJT wajahnya semakin cerah karena sebelumnya hampir setiap hari selalu bertanya kapan (talangan) akan dibayar. Kami terus terang sangat terbantu dengan skema ini. Semoga keluhan dari BUJT semakin sedikit," ujar Arie.
Proses verifikasi dan penggantian talangan oleh LMAN telah semakin baik
Menurut Puspasari, untuk tahun 2018, skema talangan tetap disiapkan selain skema pembayaran langsung oleh BLU LMAN. Namun, penyalurannya masih akan melihat kondisi terkait kecepatan proses pembebasan lahan.
Secara terpisah, dalam acara paparan media, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq mengatakan, kondisi keuangan perseroan dalam keadaan baik. Hal itu dapat dilihat dari proyek yang digarap tidak ada yang terhambat, tidak ada keluhan dari subkontraktor, serta masih ada kepercayaan dari perbankan untuk memberikan kredit bagi perseroan.
Tahun depan, lanjut Choliq, arus kas perseroan akan lebih baik karena pihaknya menargetkan divestasi saham ruas tol hingga senilai Rp 4 triliun. Kemudian, beberapa proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun depan selesai sehingga dapat ditagihkan kepada pemilik proyek. (NAD/DD15)