JAKARTA, KOMPAS — Kesiapan komunitas usaha kecil menengah di suatu daerah sangat menentukan tingkat realisasi kredit usaha rakyat. Pemerintah berupaya terus meningkatkan akses ke sumber pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
”Sejak 2007, pemerintah mengembangkan program KUR untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber permodalan,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Yuana Setyowati di Jakarta, Jumat (22/12).
Sejak 2007, pemerintah mengembangkan program KUR untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber permodalan.
Yuana menuturkan, total penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari 2007 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 295,15 triliun. KUR disalurkan bagi 17,7 juta debitor dengan rasio kredit bermasalah secara nasional sekitar 3,3 persen.
Menurut Yuana, keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM terlihat dari peningkatan target alokasi penyaluran KUR. ”Target alokasi penyaluran KUR tahun ini Rp 110 triliun atau lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang Rp 100 triliun,” katanya.
Realisasi penyaluran KUR hingga 30 November 2017 sebesar Rp 91,30 triliun kepada 4.005.908 debitor yang disalurkan melalui 38 lembaga keuangan penyalur, yakni 33 bank, 4 lembaga keuangan, dan 1 koperasi.
Sebanyak 55 persen KUR tersalur di sektor perdagangan. Adapun selebihnya tersalur ke sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan 24 persen; sektor jasa 12 persen; sektor industri pengolahan 6 persen; dan sektor perikanan 2 persen.
Realisasi di daerah
Realisasi KUR terbesar ada di Jawa Tengah, yakni dengan plafon sekitar Rp 16,2 triliun bagi 819.116 debitor. Disusul kemudian Jawa Timur dengan plafon sekitar Rp 15,6 triliun bagi 804.400 debitor dan Jawa Barat dengan plafon Rp 11,6 triliun bagi 582.871 debitor.
Kementerian Koperasi dan UKM pada 2017 merekrut 350 tenaga untuk mendampingi 14.284 usaha mikro kecil. Akad kredit yang terealisasi Rp 214,70 miliar atau 55,39 persen dari proposal pengajuan kredit Rp 387,64 miliar. ”Jadi tidak semua yang didampingi mendapat KUR,” katanya.
Berbagai upaya percepatan realisasi penyaluran KUR dilakukan pemerintah, termasuk dengan mengikutsertakan lembaga keuangan nonbank dan koperasi sebagai penyalur KUR. Realisasi penyaluran KUR melalui Kospin Jasa Pekalongan per 30 November 2017 sebanyak Rp 4,1 miliar.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menuturkan, pihaknya juga mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); ekonomi daerah; dan ekonomi kreatif. Salah satunya dengan mendorong perbankan dalam penyaluran KUR. (CAS/HEN)
