JAKARTA, KOMPAS — Pelaku industri plastik dalam negeri memerlukan penguatan kemampuan dan dukungan kebijakan untuk menggarap pasar domestik. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan barang jadi plastik di Indonesia.
”Impor barang jadi plastik sampai dengan Desember 2017 kami perkirakan mencapai 800.000 ton, senilai 2,2 miliar dollar AS,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (26/12).
Menurut Fajar, importasi barang jadi plastik masih terjadi karena produksi di dalam negeri belum mampu mengimbangi kebutuhan di dalam negeri yang terus meningkat. Ketidakpastian kebijakan dinilai turut menyebabkan industri hilir plastik dalam negeri belum optimal mengisi kebutuhan tersebut.
Wacana seperti plastik berbayar dan cukai plastik, menurut Fajar, ikut memperlambat investasi pelaku industri. ”Padahal, sebenarnya potensi pasar atau kebutuhan itu ada, terutama kebutuhan kemasan di sektor industri makanan dan minuman yang tinggi,” katanya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pertumbuhan sektor industri makanan dan minuman pada triwulan III-2017 sebesar 9,49 persen. Sektor makanan dan minuman diproyeksikan masih akan menjadi salah satu penghela pertumbuhan industri di 2018.
Fajar mengatakan, perkembangan di sektor pariwisata ikut mendorong kebutuhan kemasan makanan dan minuman. ”Daun dan bahan alam tetap dipakai. Namun, kemasan plastik juga dibutuhkan dalam menyajikan produk atau oleh-oleh bagi wisatawan dalam jumlah besar,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi investasi di sektor hulu yang perlu mulai dikembangkan. Investor diundang untuk bekerja sama menggarap beberapa sektor penting, termasuk di industri petrokimia.
Menurut Darmin, langkah itu untuk mencegah kerentanan Indonesia akibat kenaikan impor yang tinggi saat ekonomi tumbuh. ”Kelompok petrokimia ini sampai ke hilir terkait perusahaan pipa, plastik, poliester, bahkan hingga farmasi dan seterusnya,” kata Darmin.
Hal itu menjadi alasan pemerintah mendorong proyek investasi untuk masuk ke Tuban, Jawa Timur dan Cilacap, Jawa Tengah. (CAS)