Digitalisasi dan Otomatisasi Mesti Dihadapi
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah persoalan mengenai perburuhan masih berpotensi terjadi pada 2018. Pemerintah diharapkan menangani persoalan tersebut dengan baik untuk mencegah dampak sosialnya. "Permasalahan tersebut antara lain pemutusan hubungan kerja akibat digitalisasi atau otomatisasi dan informalisasi tenaga kerja," kata Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga ketika dihubungi di Jakarta, Senin (1/1).Melalui siaran pers terkait refleksi akhir tahun ketenagakerjaan 2017, Labor Institute Indonesia atau Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan Indonesia menyebutkan, sektor ritel, perbankan, transportasi, serta manufaktur- khususnya industri otomotif, tekstil, dan otomotif-merupakan sektor yang rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK ini terjadi akibat digitalisasi dan otomatisasi. Dampaknya, tenaga kerja informal, seperti pekerja mandiri atau kaki lima, dapat menjamur akibat PHK.Data tersebut juga menyebutkan, penarikan dana jaminan hari tua secara masif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menjadi masalah pada saat terjadi PHK secara masif. Permasalahan lain adalah pelayanan yang belum berjalan maksimal dan defisit yang masih membayangi BPJS Kesehatan.Persoalan yang masih terjadi pada 2017 dan berpotensi terjadi pada 2018, menurut Labor Institute Indonesia, adalah soal kecelakaan dan keselamatan kerja serta tenaga alih daya.Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani pernah menyampaikan mengenai sejumlah masalah ketenagakerjaan. Permasalahan itu antara lain kecenderungan penyusutan serapan tenaga kerja yang sistematis di sektor formal dalam 10 tahun terakhir.Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani juga menuturkan, penyusutan penyerapan tenaga kerja tersebut juga harus dilihat dari faktor teknologi. Teknologi itu berkaitan dengan tren ekonomi digital yang ke depan akan semakin penting. Shinta menuturkan, fokus pemerintah saat ini adalah menyiapkan program keterkaitan dan kecocokan agar lulusan lembaga pendidikan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Menurut dia, selama ini bonus demografi kerap dilihat sebagai aset atau hal positif. "Namun, ini juga bisa menjadi suatu liabilitas ketika kita tidak berantisipasi dengan banyaknya peralihan ke inovasi dan teknologi baru. Apalagi pekerjaan sekarang ini juga sudah berbeda," ujarnya. (CAS)
