JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) didorong untuk mengelola blok-blok minyak dan gas bumi yang habis masa kontraknya dan tidak diberi perpanjangan oleh pemerintah. Sampai 2026 terhitung mulai tahun ini, tercatat ada 34 kontrak blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir. Pengelolaan oleh Pertamina ini mewujudkan rencana ketahanan energi dalam negeri.
Pertamina mendapat hak istimewa mengelola blok-blok migas yang kontraknya habis. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2015 yang direvisi dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2016.
”Saya setuju mendorong Pertamina mengelola blok migas yang habis masa kontraknya terkait rencana ketahanan energi nasional. Itu bisa diwujudkan kalau Pertamina ada kesiapan dan blok tersebut masuk dalam bagian portofolio manajemen perusahaan. Sebab, belum tentu semua blok migas akan menguntungkan bagi Pertamina,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, Rabu (3/1), di Jakarta.
Kendati Pertamina mendapat prioritas pengelolaan, lanjut Satya, pemerintah pun sebaiknya menempuh cara adil lewat tender terbuka. Siapa pun pemenang tender itu, Pertamina ditawarkan untuk menyamai penawaran pemenang tender tersebut. Seandainya Pertamina tak bersedia mengelola blok itu, pemenang tender harus mengelolanya secara profesional.
”Sebaliknya, jika Pertamina menjadi pemenang tender, ia berhak menggandeng mitra lewat pembagian saham. Hanya saham mayoritas harus tetap dikuasai Pertamina selaku pemenang tender,” ujar Satya.
Untuk 2018, ada delapan blok migas yang bakal habis masa kontraknya. Dari semua blok itu, Pertamina telah menyatakan minat mengelola enam blok, yaitu Blok South East Sumatera (Sumsel), Blok Tengah (Kaltim), North Sumatera Offshore (Sumut), Ogan Komering OJB (Sumsel), Blok Sanga-Sanga (Kaltim), dan Blok Tuban (Jawa Timur). Dua blok lainnya yang tidak diminati adalah Blok Attaka dan Blok East Kalimantan di Kaltim.
Menurut Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, timnya sudah mengkaji aspek komersial keenam blok tersebut. Berdasarkan hasil kajian, keenam blok tersebut punya prospektif yang bagus. Pihaknya sudah menyampaikan proposal model pengelolaan kepada pemerintah.
Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, pemerintah telah menawarkan delapan blok itu untuk dikelola Pertamina. Namun, oleh Pertamina, dua dari delapan blok dikembalikan kepada pemerintah. (APO)