Anggaran Survei Seismik Terbatas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas mengawasi proses memindahkan gas alam cair (LNG) Blok Mahakam PT Pertamina Hulu Makaham ke Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) Nusantara Regas Satu di Teluk Jakarta, Kamis (4/1). Pengiriman LNG ini merupakan yang pertama pascapengoperasian Blok Mahakam oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 1 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menjelaskan, pengembangan data sumber daya migas di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh investor. Sementara pengumpulan data oleh pemerintah terbatas karena anggaran yang rendah.

”Untuk lelang tujuh wilayah kerja migas tahun lalu saja, sekitar 70 persen datanya dikembangkan oleh investor. Anggaran survei seismik kita per tahun minim. Di bawah Rp 100 miliar,” kata Ego, Kamis (4/1), di Jakarta.

Ego menambahkan, Indonesia mempunyai 128 cekungan basin. Baru sekitar 40 persen saja dari cekungan basin itu yang diteliti. Ongkos penelitian melalui survei seismik membutuhkan anggaran setidaknya Rp 100 miliar untuk setiap cekungan. Kemampuan alat survei di Indonesia juga masih setingkat dua dimensi, belum ada perangkat tiga dimensi yang lebih efisien dan akurat.

Secara terpisah, Ketua I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Pri Agung Rakhmanto mengatakan, hal penting untuk pengembangan sumber daya migas atau panas bumi adalah kelengkapan data dan informasi dalam suatu wilayah kerja. Tanpa data dan informasi yang lengkap, minat investor akan berkurang.

”Data yang lengkap dan akurat akan menaikkan kepastian berinvestasi. Investor akan mempertimbangkan nilai keekonomian suatu wilayah kerja berdasarkan data dan informasi yang ada,” kata Pri Agung.

Pada 2017, pemerintah membelanjakan sekitar Rp 75 miliar untuk kegiatan survei seismik di tiga wilayah, yaitu di Arafura Selatan, Selaru Timur, dan di lepas pantai Pulau Buru. Tahun ini dianggarkan sekitar Rp 58 miliar untuk survei seismik di perairan Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

Lelang wilayah kerja

Menurut Ego, tahun ini pemerintah akan kembali melelang sejumlah wilayah kerja migas konvensional dan nonkonvensional. Wilayah kerja yang tak diminati investor pada 2015 dan 2016 akan kembali dilelang tahun ini. Jumlahnya sebanyak 22 wilayah kerja, baik itu yang konvensional (migas) maupun nonkonvensional (gas metan batubara dan shale oil).

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan ketertarikan investor terhadap lima wilayah kerja migas konvensional pada 2017. Kelima wilayah kerja itu ditawarkan dengan skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto (gross split).

Kelima wilayah kerja itu adalah Andaman I dan II di lepas pantai Sumatera bagian utara, Merak-Lampung di lepas pantai dan daratan Lampung, Pekawai di lepas pantai Kalimantan Timur, serta West Yamdena di lepas pantai dan daratan Maluku. Ada delapan wilayah kerja pada 2015 dan 14 wilayah kerja pada 2016 yang ditawarkan. (APO)