”Tantangan itu meliputi kesiapan pemerintah daerah, keengganan pedagang untuk direlokasi, dan ketersediaan tanah atau lokasi pembangunan pasar baru,” kata Enggartiasto dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2017 dan Target Kinerja 2018 di Jakarta, Kamis (4/1), di Jakarta.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, tiga tahun ini pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sangat masif. Namun, masih ada 2.285 pasar rakyat lagi yang harus dibangun dan direvitalisasi.
”Janji tersebut harus direalisasi. Butuh kerja keras untuk mencapai target tersebut dalam dua tahun ke depan,” ujarnya.
Dari data sementara yang dihimpun IKAPPI, baru sekitar 20 persen pasar rakyat dari 2.715 pasar yang telah dibangun dan direvitalisasi pemerintah masuk kategori berhasil. Sisanya masuk kategori gagal dan yang harus dievaluasi karena rusak dan kumuh.
”Pasar yang dibangun baru atau direvitalisasi bisa mangkrak karena pedagang tidak mau direlokasi ke tempat baru. Hal itu terjadi karena ada pemindahan pasar yang lokasinya kurang strategis dan lapak pedagang semakin sempit,” katanya.
Kredit ultramikro
Adapun anggaran pembiayaan ultramikro, yakni pembiayaan tanpa agunan, pada 2018 tercatat sebesar Rp 2,5 triliun, naik dari Rp 1,5 triliun pada 2017. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau pemberian pembiayaan ultramikro untuk pedagang di Pasar Besar Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
”Pemerintah berharap, dengan akses pendanaan itu, masyarakat bisa mendapatkan modal kerja dengan bunga sangat rendah sehingga bisa memiliki kegiatan ekonomi positif,” katanya.
Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Syahrir Ika menuturkan, meski tanpa agunan, kredit bermasalah nasabah penerima kredit ultramikro nol persen. Program kredit ultramikro sudah dirintis di 21 provinsi dengan jumlah nasabah saat ini 300.007 orang. Pada 2018, targetnya akan bertambah 800.000 nasabah baru dari total usaha mikro sebanyak 44 juta di seluruh Indonesia. (HEN/DIA)