Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (8/1), mengatakan, pemerintah tidak akan mengimpor beras yang bisa diproduksi di dalam negeri, seperti IR 64. Impor hanya akan diizinkan untuk beras yang dibutuhkan bagi kepentingan kesehatan, hotel, restoran, dan katering.
”Beras medium operasi pasar Bulog dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pedagang kecil masih diberi keuntungan yang wajar untuk menjual beras dari Bulog. Kalau tidak mau menjual, menyimpan, dan mengoplosnya, mereka akan kami tindak,” ujarnya.
Stok beras pemerintah di Bulog masih cukup untuk menyuplai pasar hingga panen raya pada Maret nanti. Berapa pun kebutuhan pasar, pemerintah melalui Bulog akan memenuhinya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengemukakan, Polri dan Kementerian Perdagangan telah menandatangani nota kesepahaman tentang penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan. Salah satunya adalah di sektor pangan pokok.
”Satuan Tugas Pangan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menegakkan hukum, pengawasan, dan pengamanan pangan pokok,” ujarnya.
Tito menyatakan, di Kalimantan Selatan, polisi saat ini tengah menangani dugaan kasus beras oplosan. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggerebek gudang beras di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Polisi menemukan 375 karung atau 18,75 ton beras kualitas medium Bulog asal Vietnam yang dioplos dengan beras lokal.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menuturkan, sinyal waspada harga beras pada Januari-Februari 2018 telah disampaikan sejumlah pihak sejak tahun lalu. Operasi pasar beras juga sudah digelar sejak Oktober 2017. Namun, dampaknya tak sesuai harapan.
Karena itu, operasi pasar perlu lebih selektif di pasar-pasar barometer. ”Di Jakarta, misalnya, di Pasar Cipinang dan Kebayoran, lalu Semarang di Pasar Johar atau Surabaya di Pasar Rungkut dan Pasar Sepanjang,” ujarnya.
Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan mempercepat penyaluran beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Sebab, seperti pengalaman tahun 2010, 2015, dan 2017, keterlambatan penyaluran rastra turut mengangkat harga beras. Karena itu, pastikan rastra tersalur tepat waktu.
Data stok
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa juga sepakat bahwa rastra perlu segera didistribusikan untuk membantu masyarakat yang paling terdampak. Pemerintah juga perlu mengkaji stok beras yang ada di masyarakat dan penambahan dari panen Januari-Maret 2018. Pengkajian dilakukan oleh tim independen untuk menghindari konflik kepentingan.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) Arief Prasetyo Adi mengatakan, persediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Senin (8/1) sebanyak 32.000 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari sehari sebelumnya yang mencapai 33.084 ton. Persediaan beras di PIBC terus berkurang sejak 2 Januari 2018.
”Stok aman kira-kira ada di level 25.000-30.000 ton. Menurut perintah menteri dan gubernur, kami harus menjaga stok beras tetap aman,” kata Arief.
Saat ini, 37,68 persen persediaan beras di PIBC berasal dari pasokan Bulog. Adapun, pasokan lainnya berasal dari luar Pulau Jawa dan daerah-daerah penghasil beras di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saat pasokan beras dari sejumlah daerah masih lancar, komposisi beras Bulog di PIBC hanya berkisar 5-10 persen.
Di Surabaya, Jawa Timur, hari pertama operasi pasar masih sepi peminat. Warga menilai beras kualitas medium yang dijual seharga Rp 9.350 per kg itu tidak sebaik beras medium yang dijual oleh pedagang. Harga beras dari distributor masih tetap tinggi.
Jayus (63), pedagang di Pasar Wonokromo, mengatakan, sejak pagi hingga sore, sekitar pukul 15.00, belum ada pembeli yang berminat membeli beras dari Bulog. Masyarakat masih membeli beras kualitas medium yang dibeli dari distributor yang harganya berkisar Rp 12.500-Rp 13.500 per kg. Jayus mengaku memiliki stok beras dari Bulog sebanyak 50 kilogram.