Keselamatan dan Kesehatan Kerja Percepat Proyek Prasarana

Kompas/Totok Wijayanto

Pekerja melakukan perawatan gedung pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (27/10). Keselamatan kerja menjadi syarat mutlak berbagai pekerjaan dan profesi.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih mengutamakan pembangunan prasarana, antara lain jalan raya, tol, rel kereta, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Membangun prasarana secara simultan di seluruh Nusantara menjadi berkah bagi masyarakat pencari kerja untuk meneruskan kehidupan.

Untuk itu, kesuksesan pembangunan prasarana bergantung pada kondisi pekerja itu sendiri. Sejauh mana mereka bekerja maksimal dan tetap produktif sehingga pembangunan selesai tepat waktu atau malah lebih cepat.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Jumat (12/1), di Surabaya, pembangunan prasarana yang padat karya sukses jika pekerja nyaman dan aman. Dalam konteks itu, setiap proyek perlu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Di lokasi proyek yang sedikit atau nihil pekerja celaka atau sakit diyakini pembangunan dapat terselesaikan tepat waktu atau lebih cepat dari target.

”Dapat dirasakan bahwa pembangunan terasa lebih cepat salah satunya karena kasus K3 yang menunjukkan tren menurun,” kata Hanif seusai pencanangan Hari K3 Nasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Hanif mengungkapkan, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, kurun 2015 terjadi 110.285 kecelakaan kerja. Kurun 2016 turun menjadi 105.182 kecelakaan kerja. Penurunan dari 2015 ke 2016 mencapai 4,6 persen. Adapun kasus kurun Januari-Agustus 2017 tercatat 80.392 kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan menimbulkan kerugian materiel dalam proyek. Yang lebih besar kerugian kemanusiaan, terutama korban jiwa, gangguan kesehatan dan kejiwaan pekerja. Gangguan terhadap pekerja mengganggu proses secara menyeluruh, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengharapkan K3 juga diterapkan di industri mikro, kecil, menengah (IMKM). IMKM adalah tulang punggung perekonomian Jatim yang juga berarti andalan nasional. Jatim berkontribusi 14,9 persen terhadap ekonomi nasional. Di Jatim terdapat 814.000 industri yang 792.000 (97 persen) merupakan IMKM. Sebanyak 1,82 juta dari 3,16 juta atau 57,7 persen pekerja terserap di sektor IMKM.

”IMKM amat strategis bagi Jatim. Untuk itu, kami perlu mengawasi penerapan K3 secara maksimal di IMKM,” kata Soekarwo. Dengan produktivitas tinggi, tersertifikasi, dan nihil kecelakaan dan penyakit kerja, IMKM bertahan dengan daya saing tinggi dari produk amat bermutu yang disukai pasar dan tangguh karena manajemen prima.

Agar K3 tetap menjadi prinsip penting, tokoh masyarakat dan industri yang peduli perlu mendapat apresiasi. Jumat itu, penerima penghargaan pembina K3 terbaik ialah bupati Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, Lamongan, Blitar, Mojokerto, Bojonegoro, dan wali kota Surabaya dan Madiun.

Selain itu, ada perusahaan yang diberi penghargaan karena nihil kecelakaan dan penyakit kerja, sukses menerapkan sistem manajemen K3, dan sukses mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.