Bulog Buka Lelang Impor

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Buruh tani merontokkan gabah hasil panen pertama di Desa Srigading, Sanden, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (16/1). Harga beras kualitas medium di pasar tradisional di wilayah Bantul, saat ini masih relatif tinggi, yakni berkisar Rp 11.000 per kilogram. Hal ini disebabkan oleh masih sedikitnya hasil panen padi.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, saat temu media di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1), mengatakan, beras yang diimpor merupakan beras khusus dengan pecahan 0–25 persen. Persyaratan peserta lelang, antara lain anggota asosiasi beras di negara produsen, perusahaan layak, dan memiliki pengalaman di bidang ekspor beras. Biaya menggunakan dana Bulog sebanyak Rp 9,8 triliun untuk impor 500.000 ton beras dengan batas waktu akhir Februari. Pada Maret-April, sejumlah sentra padi memasuki masa panen raya.

Menurut Djarot, beras impor akan tiba di wilayah yang bukan sentra padi akhir bulan ini. Sejumlah daerah tersebut, antara lain Tanjung Priok, Jakarta; Bitung, Sulawesi Utara; Batam, dan Medan. ”Ini dilakukan untuk menjaga psikologi petani agar tidak terganggu dengan impor,” ujar Djarot.

Beras tidak langsung disalurkan, tetapi disimpan sebagai cadangan beras pemerintah. Saat ini, cadangan beras di Bulog sekitar 800.000 ton. Target pengadaan beras untuk bantuan sosial 950.000 ton. Adapun cadangan beras ideal pemerintah sebanyak 1,1 juta-1,5 juta ton.

Bulog berjanji mengawasi prosedur impor agar tetap menjaga kepentingan petani, konsumen, dan memenuhi cadangan beras pemerintah. ”Sebisa mungkin kami jaga agar impor beras ini tidak bocor. Perusahaan yang tidak layak pasti ditolak,” ujar Djarot.

Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, impor beras tidak akan mengganggu masa panen petani karena berlangsung Februari, bukan masa panen raya.

Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1), menugasi Perum Bulog untuk mengimpor beras. Keputusan ini sekaligus membatalkan rencana impor oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Ketua Kelompok Bumi Tani di Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu Masroni berharap impor beras tidak terjadi saat musim panen raya.

Harga belum turun

Harga beras belum turun meski pemerintah memperluas operasi pasar dan mengumumkan rencana impor. Pasokan dinilai kurang sehingga belum mampu meredam kenaikan harga sejak awal Januari 2018.

Pada perdagangan Selasa, harga 10 dari 11 jenis beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta naik dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Demikian pula jika dibandingkan dengan harga saat pemerintah mengumumkan rencana impor beras pada Kamis (11/1) atau saat peluncuran perluasan operasi pasar pada Selasa (9/1).

Selain beras medium, seperti Muncul, IR 64, dan IR 42, kenaikan harga beras di PIBC juga terjadi pada beras premium, antara lain Cianjur kepala, Cianjur Slyp, Setra, dan Saigon. Dalam kurun sepekan terakhir kenaikan berkisar 1,68-3,38 persen. Hanya beras IR 64-III yang merupakan beras operasi pasar yang stabil pada harga Rp 8.900 per kg.

Di Surabaya, harga beras juga masih tinggi, berkisar Rp 11.500- Rp 13.500 per Kg. Operasi pasar yang dilaksanakan Bulog dalam sepekan gagal menurunkan harga kembali di bawah harga eceran tertinggi Rp 9.450 per kg. Demikian juga di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah. Harga beras masih bertahan tinggi. Pemerintah Kota Solo dan Bulog terus menggelar operasi pasar untuk menahan kenaikan harga.

Di Pasar Sangkrah, Solo, harga eceran beras medium bertahan di Rp 12.500 per kg dan beras premium Rp 13.000 per kg. Beras paling murah dijual pedagang seharga Rp 11.500 per kg. ”Pada akhir Desember harga beras medium sudah Rp 12.000 per kg, sekarang harganya Rp 12.500 per kg,” ujar Sri Wahyuni, pedagang beras di Pasar Sangkrah.

Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai harga beras cenderung turun. Enggartiasto menyebutkan, distribusi beras operasi telah lebih dari 90.000 ton. Bulog juga akan terus menggelontorkan beras untuk meredam kenaikan harga.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, beras impor itu bisa masuk kategori untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

Pemerintah menyerahkan mekanisme pendistribusian beras impor kepada Bulog. Bulog nantinya akan bekerja sama dengan jaringan pedagang untuk menyalurkan beras guna menstabilkan harga dan pasokan.

Ketua Persatuan Pengusaha Pengilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada impor beras dan pengendalian harga beras. Pemerintah juga perlu memperhatikan kepentingan petani yang akan memasuki masa panen raya. (IKI/MKN/HEN/DIM/EGI/SYA/BRO/ETA/RWN)