BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengajak Pemerintah Jepang segera merealisasikan berbagai proyek infrastruktur kerja sama kedua negara. Perayaan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang pada Sabtu (20/1) malam ini menjadi momentum tepat untuk mewujudkan kerja sama pembangunan infrastruktur skala besar di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai, Jumat (19/1), di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat. Presiden didampingi, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel.
”Saya bertemu Perdana Menteri Shinzo Abe di Manila, beberapa waktu lalu. Saat itu, saya menyampaikan agar kita cepat-cepat menyelesaikan proyek kerja sama yang telah kita sepakati,” kata Presiden saat memulai pertemuan.
Proyek infrastruktur kerja sama Indonesia dan Jepang antara lain kereta semicepat Jakarta-Surabaya (Jawa Timur), Pelabuhan Patimban (Kabupaten Subang, Jawa Barat), terowongan tol Padang (Sumatera Barat)-Pekanbaru (Riau), dan angkutan massal cepat (MRT) DKI Jakarta jalur timur-barat.
Basuki menambahkan, Jepang turut membiayai pembangunan terowongan jalan tol Padang-Pekanbaru sepanjang 7 kilometer (km) menembus Bukit Barisan. Tol Padang-Pekanbaru dibangun bertahap yang dimulai dengan ruas Padang-
Sicincin sepanjang 29 km.
”Pemancangan pertama pembangunan jalan tol Padang- Pekanbaru akan dilakukan akhir 2018,” kata Menteri PUPR.
Budi Karya menjelaskan, Pelabuhan Patimban yang berkapasitas 7 juta peti kemas ukuran 20 kaki (twenty foot equivalent units/TEUs) ditargetkan selesai Maret 2019.
Sementara untuk pembangunan jalur kereta semicepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Jepang menyalurkan pinjaman yang akan dicicil pemerintah dari APBN. Biaya proyek itu sekitar Rp 60 triliun.
Kereta perintis
Nilai kontrak enam lintas layanan kereta perintis untuk tahun ini turun 18,92 persen dibandingkan dengan 2017. Penurunan ini akibat okupansi kereta yang masih rendah. ”Pada 2017, nilai kontrak Rp 98,5 miliar, sementara nilai kontrak tahun ini hanya Rp 79,9 miliar,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri di Jakarta, kemarin.
Tingkat okupansi di enam lintasan baru mencapai 45 persen. Keenam lintasan yang mendapat anggaran perintis adalah KA Cut Meutia di lintasan Kreung Mane-Bungkah- Kreung Geukeuh, KA Lembah Anai di lintasan Lubuk Alung- Kayu Tanam, KA Kertalaya di lintasan Kertapati-Indralaya, KA Siliwangi di lintasan Sukabumi-Cianjur, KA Batara Kresna di lintasan Purwosari-Sukoharjo-Wonogiri, dan KA Jenggala di lintasan Mojokerto-Tarik-Tulangan-Sidoarjo. (HAM/ARN)
