Tenggat Waktu Hambat Pemasok
Dengan pertimbangan waktu, Perum Bulog tidak membuka lagi lelang pengadaan beras kendati baru 346.000 ton dari kuota penugasan 500.000 ton yang terpenuhi.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi, Senin (22/1), mengatakan, lelang baru bakal menambah lama realisasi kedatangan beras.
Delapan perusahaan dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan India memenangi lelang untuk mengimpor beras ke Indonesia dengan total pasokan 346.000 ton. Namun, pemenang asal Pakistan dan India dengan impor 85.000 ton pun menyatakan kesulitan jika harus tiba di pelabuhan di Indonesia 28 Februari sebab mereka harus menempuh pelayaran 14-16 hari di luar proses pengumpulan dan pengapalan. ”Mereka kesulitan karena terpotong libur Imlek serta transit di Port Klang dan Singapura,” ujar Andrianto, di Jakarta.
Dengan kondisi itu, Perum Bulog mengoptimalkan kedatangan 261.000 ton beras di Indonesia maksimal akhir Februari 2018. Dengan demikian, impor tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani pada panen raya musim rendeng yang diperkirakan pada Maret-April 2018.
Sementara itu, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor Dodik Ridho Nurrochmat dalam jumpa pers di Bogor, kemarin, mengatakan, dalam 1-5 tahun mendatang, pemerintah harus membenahi data pangan, khususnya beras. Sebab, karut-marut persoalan impor beras bersumber dari ketiadaan data produksi padi dan stok beras yang valid.
Rektor IPB Arif Satria, dalam keterangan tertulis, menyebutkan, langkah pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah membenahi manajemen informasi dan peningkatan kualitas data statistik pertanian. Pembenahan data itu mencakup luas sawah dengan mengintegrasikan teknologi geospasial dan verifikasi lapangan di setiap provinsi.
Terkait impor beras 500.000 ton kali ini, Dodik menilai langkah tersebut tepat. Namun, ia menyarankan agar harga pembelian pemerintah (HPP) dinaikkan supaya beras impor tidak merugikan petani.
Menurut Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, rekomendasi itu dapat dilakukan, tetapi memerlukan perhitungan yang mendetail dan jelas.
Stok
Sementara itu, sejumlah daerah yang menjadi sentra produksi beras di Jawa Tengah mulai panen sejak pertengahan Januari ini. Harga gabah kering panen di tingkat petani tinggi. Namun, pada panen raya Maret-April mendatang, harga gabah kering panen (GKP) diperkirakan turun karena produksi berlimpah dan kena dampak beras impor.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugiartono kepada Kompas, di Jakarta, kemarin, mengatakan, Demak, Kudus, dan Grobogan sudah mulai panen. Harga GKP di tingkat petani pada pekan lalu rata-rata Rp 6.200 per kilogram.
Namun, tren harga GKP turun terus. Pekan ini menjadi Rp 5.200-Rp 5.600 per kg. ”Harga GKP akan turun terus hingga panen raya. Tahun lalu harganya anjlok, yaitu Rp 3.000 per kg. Harga itu di bawah HPP GKP, Rp 3.750 per kg,” kata Hery.
Menurut Hery, beras impor akan berdampak ke harga GKP petani jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menyimpan beras Bulog itu sebagai stok cadangan, tidak langsung diguyurkan ke pasar.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti menyampaikan, pemerintah memberikan toleransi kepada Bulog untuk membeli gabah dan beras dengan harga maksimal 10 persen lebih tinggi dari HPP.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Bojonegoro Suyoto menggelar panen raya padi di Desa Gedongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.
Hingga akhir Januari, panen raya ditargetkan 300.000 hektar, sedangkan selama Februari sekitar 1,7 juta hektar. ”Total panen selama sebulan lebih seminggu ke depan mencapai 2 juta hektar bisa menghasilkan beras 5 juta hingga 6 juta ton. Kebutuhan beras per bulan hanya 2,5 juta ton. Jadi, masih surplus,” kata Amran seusai panen raya.
Soekarwo menyebutkan, produksi setahun setara 8,7 juta ton beras. Setelah dikonsumsi 39 juta warga Jatim, beras masih surplus 5,1 juta ton. Kelebihannya dikirim ke 15 provinsi lain. (MKN/HEN/NIK/ETA/ACI/EGI/DD10)