JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha akan langsung merasakan dampak sebuah perjanjian dagang antarnegara. Untuk itu, para pelaku usaha bisa ikut berperan dalam setiap perjanjian perdagangan.
”Kadin-Apindo bersama-sama duduk dalam tim negosiasi pemerintah. Kami menjadi tim ahli dari semua negosiasi perjanjian perdagangan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani di Jakarta, Rabu (31/1).
Berdasarkan Keputusan Presiden, Shinta menuturkan, Kadin secara resmi mendapatkan penunjukan untuk masuk ke dalam tim bersama kementerian-kementerian. ”Ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam proses perjanjian dagang,” kata Shinta.
Ketua Komite Tetap Lembaga Multilateral dan Free Trade Agreement (FTA) Kadin Indonesia Wahyuni Bahar mengharapkan pemerintah terus berdialog dengan dunia usaha. Langkah serupa pun dilakukan negara lain, seperti Kanada.
Anggota tim pendukung FTA Kadin-Apindo, Jessica Callista, mengatakan, Kanada mengenal konsultasi pemerintah dan sektor swasta (PPC) dalam perundingan perjanjian dagang yang menjembatani pemerintah dan sektor swasta.
”Peserta PPC bukan hanya kalangan bisnis, tetapi juga nonbisnis, termasuk akademisi, organisasi nonpemerintah, serikat buruh, masyarakat asli Kanada, pelajar, dan pemangku kepentingan lain yang tertarik,” kata Jessica.
Instrumen efektif
Pemerintah Kanada juga menggunakan media sosial saat konsultasi dan memberi notifikasi kepada publik. ”Instrumen ini dianggap tidak resmi, tetapi Kanada melihatnya sebagai instrumen yang efektif dan efisien karena biayanya murah dan tanggapannya cepat,” kata Jessica.
Perwakilan sektor swasta dari PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto menuturkan, sebagai eksportir tekstil dan produk tekstil, pihaknya memanfaatkan perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia, ASEAN, serta ASEAN plus China, Jepang, dan Korea. ”Destinasi ekspor Pan Brothers ke Asia tujuh tahun lalu hanya sekitar 5,5 persen, tetapi sekarang 55 persen. Bayangkan kalau Indonesia bisa dapat FTA dengan Eropa,” kata Anne.
Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini menuturkan, dalam dua tahun terakhir terjadi perubahan dalam kebijakan perdagangan Indonesia. ”Salah satu upaya meningkatkan ekspor adalah melalui perundingan perdagangan,” katanya. (CAS)
