Peta Jalan Keuangan Syariah Disusun untuk Kuasai Pasar

Kompas/A Handoko

Peta jalan pengembangan keuangan syariah.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sedang menyusun peta jalan untuk menguasai pasar keuangan syariah dunia. Indonesia memiliki modal kuat menjadi pemain utama sektor ini. Targetnya langkah ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena akan terjadi peningkatan ekspor produk halal.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya langkah-langkah percepatan membangun arsitektur keuangan syariah Indonesia. ”Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah,” kata Presiden saat memimpin rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Presiden di Jakarta, Senin (5/1).

Kekuatan Indonesia untuk memainkan peran aktif pada sektor ini cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh aset perbankan syariah yang terus meningkat. Pada 2017, tercatat aset perbankan syariah sebesar Rp 435 triliun, sekitar 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia.

Di sisi lain, kata Presiden, pangsa pasar surat berharga syariah negara (sukuk) mencapai 19 persen dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara. ”Kita juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengumpulan dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infak dan sedekah,” kata Persiden.

Fakta yang tidak bisa dielakkan adalah Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia masuk lima besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan dan kosmetik halal terbesar di dunia.

Begitupun dalam hal busana Muslim, Indonesia merupakan pasar terbesar kelima di dunia di sektor ini. Sementara di sektor pariwisata, tren positif terlihat dari posisi Indonesia yang menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak di antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam.

Rapat pleno KNKS ini diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Rapat yang berlangsung sekitar satu jam ini juga dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin.

Seusai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pengembangan ekonomi syariah akan dilakukan, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi ekonomi. Jika dari sisi keuangan ada potensi Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar, seharusnya hal itu dapat mendorong tumbuhnya pelaku usaha industri makanan halal, pakaian, pariwisata, dan produk syariah lain.

Menjadi pasar

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan target jangka pendek yang akan dicapai adalah meningkatkan industri sektor riil yang halal. Langkah ini penting karena Indonesia lebih banyak berperan sebagai pasar produk halal.

”Mungkin mengejutkan bagi kita semua bahwa produsen busana Muslim terbesar di dunia adalah China. Indonesia tidak masuk lima besar,” kata Bambang.

Fakta ini menjadi pijakan Indonesia untuk mengembangkan industri sektor ini. Salah satu yang diminta Presiden adalah pentingnya membuat peta jalan pengembangan sektor riil industri manufaktur lengkap dengan payung hukum yang diperlukan. Dengan cara itu diharapkan, pelaku industri produk halal dapat tumbuh dan berkembang.

Target berikutnya adalah membentuk bank syariah dalam skala yang lebih besar. Bank yang dimaksud adalah badan usaha milik negara dengan menggandeng sektor swasta. Saat ini, kapasitas bank syariah relatif masih kecil. Langkah jangka pendek lain adalah melakukan penguatan dana sosial keagamaan. Salah satu upayanya adalah dengan mengintensifkan pengumpulan zakat.

Mengenai hal ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah berencana menerbitkan aturan pungutan zakat bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim. Ketentuan ini, kata Lukman, hanya berlaku untuk ASN Muslim. Jika ASN Muslim keberatan gajinya dipungut untuk zakat, mereka bisa mengajukan keberatan. ”Ini bukan paksaan, ini imbauan pada ASN Muslim,” kata Lukman. (NDY/INA)