JAKARTA, KOMPAS — Jumlah warga Indonesia yang mampu mengakses lembaga keuangan masih tergolong rendah kendati ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Masih diperlukan penyederhanaan sistem untuk memudahkan warga mengakses lembaga keuangan.
Kemudahan warga untuk mengakses lembaga keuangan menentukan kemampuan warga untuk mendapatkan permodalan. Proses ini, menurut Presiden Joko Widodo, akan dipermudah dan disederhanakan sistemnya. Komitmen ini semakin kuat setelah kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA) Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2) pagi.
Presiden menyambut kehadiran Ratu Maxima bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ratu Maxima didampingi Direktur UNSGSA Eric Duflos, Programme Specialist UNSGSA Nancy Widjaja, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol.
Presiden mengatakan, diperlukan penyederhanaan sistem dan izin untuk mendorong inklusi keuangan. ”Kalau dua hal ini belum kita selesaikan, majunya tidak sepesat yang kita inginkan,” ujar Presiden seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit.
Kendati sangat gembira dengan kemajuan yang sudah dialami Indonesia, Ratu Maxima berharap inklusi keuangan benar-benar semakin merata. Hal ini diyakini akan terealisasi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin baik. Namun, masyarakat perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih banyak yang belum mendapat layanan keuangan.
”Untuk mengatasinya, teknologi akan berperan sangat penting sebab itu akan membuat produk keuangan yang sangat terjangkau dan tidak rumit untuk masyarakat,” kata Ratu Maxima kepada wartawan. (INA)