JAKARTA, KOMPAS — Upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, menyentuh banyak aspek, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Perusahaan badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan berkomitmen melakukan upaya dan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
”Upaya memberdayakan masyarakat miskin harus produktif agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Parman Nataatmadja, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kerakyatan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di Jakarta, Minggu (18/2).
Parman menilai, masyarakat miskin tidak hanya memiliki keterbatasan akses ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses di bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, upaya dan program mengurangi tingkat kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Parman mencontohkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Melalui program itu, masyarakat prasejahtera yang belum memiliki akses pembiayaan perbankan mendapat bantuan pinjaman modal Rp 2 juta per orang. Pada awal program di akhir 2015, anggota barunya sekitar 30.000 orang. Saat ini, anggotanya 2,5 juta orang dari kelompok masyarakat pra sejahtera.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebanyak 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlahnya berkurang 1,19 juta orang dibandingkan dengan Maret 2017 yang sebanyak 27,77 juta orang.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada September 2017 sebesar Rp 387.160 per kapita per bulan.
Secara terpisah, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum Bulog Imam Subowo mengatakan, Perum Bulog mengembangkan 38.000 rumah pangan kita (RPK) di seluruh Indonesia. Melalui RPK, masyarakat dapat memperoleh bahan atau produk pangan dengan harga lebih murah.
KUR semakin rata
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meminta penilaian pencapaian program kredit usaha rakyat (KUR) tidak hanya dari sisi besaran penyaluran. Mereka juga berharap alokasi penyaluran KUR semakin rata menjangkau berbagai sektor produktif di luar perdagangan.
”Kesuksesan jangan hanya dilihat dari tingkat penyaluran atau penyerapan KUR,” kata Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia M Ikhsan Ingratubun di Jakarta, kemarin.
Menurut Ikhsan, pemerintah harus hadir dalam memberikan akses permodalan dan tidak sebatas menurunkan suku bunga kredit bagi pelaku UMKM.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat, realisasi penyaluran KUR hingga 31 Desember 2017 sebesar Rp 96,71 triliun atau 87,9 persen dari target penyaluran 2017 yang sebesar Rp 110 triliun. (FER/CAS)
