Buruh mengangkat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di lahan perkebunan Renah Mendaluh, Tanjungjabung Barat, Jambi, Minggu (29/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS — Minyak sawit akan kembali menjadi isu hangat dalam negosiasi putaran ke-4 untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Indonesia di Solo, Jawa Tengah, 19-23 Februari. Berbagai kepentingan dari setiap pihak berkelindan.
Di Jakarta, kelompok masyarakat sipil Asia dan Eropa menggelar Forum Masyarakat Asia-Eropa. Tujuannya, memberikan pesan kritis kepada Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa agar perundingan memperhatikan hak-hak masyarakat.
”Terus terang ini sangat kompleks. Dari beberapa putaran, belum semua item disepakati kedua belah pihak. Indonesia dan Uni Eropa terus bernegosiasi untuk bersepakat,” kata Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ayodhia Kalake, dalam sesi pembuka di Jakarta, Senin (19/2).
Salah satunya soal sawit. Sawit termasuk hal yang dibahas dalam kelompok kerja Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan. Secara keseluruhan ada 17 kelompok kerja. ”Dalam kelompok kerja itu, Uni Eropa menggiring ke arah sawit saja. Kita maunya minyak tumbuhan. Kenapa minyak tumbuhan karena Eropa punya minyak zaitun dan rapeseed yang produksinya sangat besar. kita ingin skema perdagangan fair,” kata Ayodhia.
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menargetkan negosiasi semua item tuntas pada 2019. Namun, kedua belah pihak juga sepakat, kualitas perjanjian jauh lebih penting. Artinya, semua perjanjian, termasuk sawit, bisa tuntas lebih cepat atau tepat pada 2019. Akan tetapi, bisa pula mundur dari jadwal.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala Seksi Ekonomi dan Perdagangan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Levante Albert, menyatakan, Uni Eropa adalah magnet perdagangan. Sebab, Uni Eropa merupakan pasar yang mencakup sekitar 510 juta konsumen dengan daya beli sangat tinggi. Dengan demikian, setiap produsen di dunia ingin masuk ke pasar Eropa.
Indonesia dan Uni Eropa bertekad meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi. Untuk itu, kedua otoritas sepakat melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas dalam skema Perjanjian Kemitraan Komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). (LAS)
