Kalla bertemu dengan kalangan pemerintah, mantan pejabat pemerintah, pengusaha, dan perwakilan asosiasi dagang setempat. ”Syaratnya, ada pembenahan pada prosedur investasi, tidak banyak urusan yang menghambat, dan pajak yang rasional,” kata Kalla di Osaka, Selasa (20/2).
Kedatangan Kalla ini menandai 60 tahun persahabatan Indonesia-Jepang. Rangkaian pertemuan Kalla diawali dengan kedatangan Gubernur Prefektur Osaka Ichiro Matsui. ”Matsui juga menawarkan pelatihan usaha kepada wirausaha muda Indonesia di Osaka,” kata Kalla.
Kalla didampingi Koordinator Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi, Utusan Khusus Indonesia untuk Kerja Sama Jepang Rachmat Gobel, mantan Duta Besar RI untuk Rusia Hamid Awaludin, serta mantan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal M Lutfi. Menurut Sofjan, di Osaka banyak berdiri industri besar yang beberapa di antaranya sudah berinvestasi di Indonesia. Setelah bertemu Matsui, Kalla menerima perwakilan Kansai Economic Federation (Kankeiren), yakni asosiasi industri kedua terbesar di Jepang, Deputy President Bank of Tokyo Mitsubishi Eiichi Yoahikawa, pimpinan Kubota Corporation (produsen traktor dan alat berat dari Osaka), pimpinan perusahaan ritel Jepang AEON, serta mantan Duta Besar Jepang untuk RI Yutaka Ilmura.
Nobuyuki Ishi, Managing Executive Officer Kubota Corporation, menilai, peluang industri dan hasil pertanian di Indonesia sangat besar. Karena itu, perlu dukungan ketersediaan peralatan pertanian yang lebih baik. Kalla berada di Jepang sekaligus untuk menerima gelar doctor honoris causa dari Universitas Hiroshima, Rabu ini.
Perbaiki insentif
Di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperbaiki insentif pajak dan investasi di sektor industri. Kebijakan pengurangan pajak perlu diperbaiki. Sri Mulyani mengatakan, pengurangan pajak telah diberlakukan selama sepuluh tahun, tetapi hingga kini masih belum terlalu menarik bagi para pengusaha. ”Kelompok industri yang akan mendapatkan pengurangan pajak akan diperluas lagi. Saat ini terdapat 145 bidang usaha yang akan diperluas dan ditambah jumlahnya berdasarkan rekomendasi dari menteri terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata,” tutur Sri Mulyani seusai rapat terbatas soal insentif investasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa.
Saat memberi pengantar dalam rapat, Presiden Jokowi mengatakan, negara lain berlomba-lomba menawarkan insentif agar investasi masuk. (HAR)