Buruh mengangkat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di lahan perkebunan Renah Mendaluh, Tanjungjabung Barat, Jambi, Minggu (29/10/2017).
JAKARTA, KOMPAS — Pelaku industri kelapa sawit mengharapkan ketegasan pemerintah dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Masalah pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan perlu dibahas dalam agenda perundingan tersebut agar memberikan manfaat bagi industri sawit nasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Kamis (22/1). ”Kita dorong pemerintah untuk tidak menyerah dan konsisten berunding agar masalah sawit masuk dalam pembahasan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan,” kata Joko.
Ia mengatakan, pada perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) Indonesia dengan Uni Eropa (UE), pemerintah perlu meyakinkan pentingnya soal minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya dibahas dalam perundingan itu.
Joko menilai, pihak UE cenderung tidak menginginkan masalah kelapa sawit masuk dalam pembahasan mengenai isu perdagangan dan pembangunan berkelanjutan pada perundingan CEPA itu. ”Mereka tutup mata saja dengan masalah kelapa sawit dan menjadi abu-abu,” katanya.
Menurut Joko, Gapki menekankan pentingnya pembahasan masalah kelapa sawit dalam perundingan CEPA karena Indonesia merupakan produsen terbesar produk minyak kelapa sawit. Selain itu, industri minyak kelapa sawit memberi kontribusi bagi perekonomian nasional dan upaya menangani kemiskinan.
Direktur Coorporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan mengatakan, pembahasan masalah kelapa sawit dalam CEPA akan berdampak positif. Terkait hal itu, peluang insentif juga bisa dibicarakan, seperti masalah tarif dan hambatan nontarif.
Fadhil menambahkan, pasar ekspor produk minyak kelapa sawit di UE memang memiliki tantangan setelah parlemen Eropa mengajukan proposal regulasi terkait energi terbarukan yang melarang penggunaan minyak sawit. Namun, keputusan itu masih harus disetujui oleh Komisi UE dan negara anggota UE.
Peduli
Secara terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pembahasan masalah sawit dalam perundingan CEPA Indonesia-UE tetap menjadi prioritas dan kepedulian pemerintah. Pemerintah mempunyai kepedulian sama dengan UE terkait pembangunan berkelanjutan di sektor industri sawit. ”Kita memiliki standar ISPO dan UE punya standar RSPO,” katanya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo di sela-sela perundingan CEPA di Solo, mengatakan, Indonesia menginginkan tidak ada diskriminasi terhadap produk biodiesel sawit Indonesia dalam perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Produk biodiesel Indonesia hendaknya diperlakukan sama dengan produk minyak tumbuhan lain.
”Kita ingin penyelesaian yang baik, penyelesaian yang fair buat kita. Kalau masalahnya keberlanjutan, kita bicarakan bagaimana menegakkan prinsip berkelanjutan itu. Jadi, bukan seperti punishment,”ujar Iman. (FER/RWN)
