JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penyaluran beras sejahtera ke masyarakat miskin. Paling tidak dalam bulan ini pemerintah dapat mengguyur rastra sebanyak 400.000 ton. Penyaluran ini dimaksudkan agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya saat menghadapi Ramadhan dan pemilihan kepala daerah serentak.
Keputusan ini diambil pada pertemuan terbatas para menteri bidang ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/3) siang. Seusai pertemuan, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, percepatan penyaluran beras sejahtera (rastra) merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Atas perintah itu, Bulog menyatakan siap mempercepat menyalurkan rastra.
”Sampai Maret, penyaluran kurang lebih 250.000 ton, ditambah atas izin Presiden, (jatah) penyaluran April diguyurkan akhir Maret. Jadi, kurang lebih 400.000 ton,” kata Djarot.
Ia memastikan stok beras Bulog tidak akan terganggu dengan percepatan penyaluran itu. Karena itu, Bulog masih menyisihkan stok untuk operasi pasar. Bulog menargetkan untuk menurunkan harga beras di pasaran dengan cara memperluas operasi pasar di seluruh Indonesia. Namun, Djarot tidak menjelaskan jumlah total beras yang disiapkan untuk operasi pasar tersebut.
Merespons rencana tersebut, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, kesiapan untuk melakukan pengawasan di lapangan. ”Besok, Sabtu ini, ke Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Saya harus keliling untuk memastikan penyaluran rastra berjalan baik,” kata Idrus.
Operasi pasar
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden meminta agar penyaluran rastra dipercepat pada Maret ini. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi masa menjelang Ramadhan dan pemilihan kepala daerah serentak.
Sementara itu, terkait penyaluran rastra nontunai, Darmin mengakui, hal itu lebih sulit dibandingkan rastra tunai. Butuh persiapan dan waktu penyaluran yang lebih panjang. Meski demikian, Darmin yakin rencana ini tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.
Selain mengucurkan rastra, pemerintah berkepentingan untuk mengendalikan harga melalui operasi pasar. Harga beras di pasaran saat ini, menurut Darmin, masih terlalu tinggi. Berangkat dari kondisi ini, Bulog diminta melakukan operasi pasar. Stok Bulog saat ini sekitar 700.000 ton, angka itu belum termasuk beras impor yang belum dijual sama sekali sebanyak 267.000 ton.
Operasi pasar, lanjut Darmin, juga dibutuhkan untuk menahan agar tidak terjadi penambahan jumlah orang miskin. Jika harga beras tidak turun, Darmin mengkhawatirkan jumlah orang miskin makin banyak. ”Sebab, tingkat kemiskinan diukur dengan belanja. Harga beras sangat menentukan. Kalau garis kemiskinan naik, ada risiko orang miskin bertambah,” ujarnya. (NDY)