”Pasalnya, dinamika dan perubahan ekonomi dunia dinilai tak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga sangat memengaruhi, daya saing komoditas asal Indonesia selain juga suku bunga, arus masuk dan keluar, serta nilai tukar,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato pengantarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3).
Sidang kabinet juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan seluruh menteri kabinet kerja.
Para menteri, ujar Presiden, juga harus mengantisipasi kecenderungan setiap negara yang masing-masing menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif atau proteksionisme. Dengan demikian, RI dapat memperkuat daya saing agar tidak kalah dari negara-negara lain di kawasan.
”Untuk kita harus mencari pasar-pasar alternatif baru dan bukan pasar tradisional agar komoditas yang kita jual semakin luas,” kata Presiden.
Pemerintah menargetkan perekonomian RI tumbuh 5,4 persen tahun ini. Adapun Bank Indonesia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,1-5,5 persen tahun ini.
Sementara itu, terhadap stimulus fiskal, Presiden juga mengingatkan kementerian agar dapat mendorong swasta dan BUMN untuk menciptakan inovasi dan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, tidak hanya bergantung pada anggaran APBN.
”Ciptakan sinergi dan sumber pendapatan baru dari BUMN, dunia usaha, dan swasta lainnya, untuk meningkatkan investasi,” ujar Presiden.
Pemulihan
Dalam kesempatan terpisah, ekonom senior ASEAN UBS Edward Teather memprediksi pertumbuhan investasi Indonesia secara umum akan mengalami pemulihan secara signifikan tahun ini. Pemulihan ini didorong sejumlah faktor, salah satunya percepatan siklus kredit yang sejak 2015 sempat melambat.
”Sektor swasta diperkirakan akan mulai berekspansi dan memanfaatkan kredit pada tahun ini. Sebelumnya, banyak perusahaan cenderung menahan diri untuk berekspansi,” ujarnya.
Pemulihan investasi, lanjut Edward, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. UBS memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI akan mencapai 5,6 persen tahun ini, lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yang hanya 5,07 persen.
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2017 sebesar Rp 692,8 triliun. Pencapaian itu melampaui target yang sebesar Rp 678,8 triliun.
Adapun pada 2018, investasi di Indonesia ditargetkan Rp 765 triliun.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Bandung, akhir pekan lalu, menyampaikan proyeksi OJK mengenai tahun ini. Perekonomian RI tahun ini diperkirakan lebih baik daripada tahun lalu.
Meski demikian, inflasi dan nilai tukar rupiah mesti dijaga. Tahun ini, inflasi ditargetkan 2,5-4,5 persen.
”Pembangunan infrastruktur menumbuhkan ekonomi baru,” kata Wimboh.
Wimboh memaparkan, ada 37 proyek prioritas pada 2017-2025 yang membutuhkan biaya Rp 1.794 triliun. Kebutuhan biaya ini dialokasikan melalui APBN Rp 156 triliun, swasta Rp 1.065 triliun, dan BUMN Rp 574 triliun.
”Tidak mungkin domestik saja yang menjadi andalan. Dana di luar negeri banyak, hanya tinggal bagaimana mengarahkan itu,” ujarnya. (HAR/DIM/IDR)