JAKARTA, KOMPAS - Tahun ini pemerintah menyiapkan Rp 3,4 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang sering disebut bedah rumah. Dana tersebut direncanakan untuk renovasi 180.000 unit rumah yang dikerjakan secara padat karya.
”Di Indonesia ada sekitar 3,4 juta rumah yang tidak layak huni pada 2015. Dengan program BSPS, pada 2019 ditargetkan jumlah rumah tidak layak huni dapat dikurangi setidaknya menjadi 1,9 juta unit. Program ini penting karena manfaatnya besar,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid, Senin (12/3), di Jakarta.
Target unit rumah itu naik dari pencapaian tahun 2017 sebanyak 110.000 unit, 2016 sebanyak 97.888 unit, dan 2015 sebanyak 82.245 unit. Adapun target hingga 2019 adalah 1,75 juta rumah dapat direnovasi.
Setiap rumah mendapat bantuan Rp 15 juta, diterima dalam bentuk material senilai Rp 12,5 juta dan Rp 2,5 juta untuk upah kerja yang dikerjakan oleh pemilik rumah.
”BSPS tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan material. Toko bahan bangunan adalah yang memberikan penawaran paling murah supaya bisa menjadi penyedia materialnya. Renovasi dilaksanakan dengan pola padat karya oleh masyarakat,” ujar Khalawi.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana menambahkan, untuk program Sejuta Rumah, hingga saat ini tercatat 201.401 unit rumah telah dibangun.
Pengajar Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, M Jehansyah Siregar, mengatakan, BSPS bagus sebagai program yang populis. Namun, program itu belum secara signifikan dapat memecahkan masalah kekurangan rumah. Pendekatan berbasis bantuan juga tidak mendidik masyarakat.
Prioritas program perumahan rakyat mestinya di perkotaan karena sarana dan prasarana sanitasinya kurang memadai dan rentan terhadap penggusuran.