Lembaga Penyalur KUR Diminta Berinovasi
JAKARTA, KOMPAS--Lembaga keuangan penyalur kredit usaha rakyat diminta terus berinovasi untuk memacu penyaluran. Selain mengoptimalkan jumlah penyaluran, perbankan dan lembaga penyalur diharapkan memperluas jangkauan pada sektor produksi.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada Januari-Februari 2018 lebih tinggi dari periode yang sama pada 2017.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Jakarta, Selasa (13/3), peningkatan itu sejalan dengan penurunan suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen mulai tahun ini.
Namun, menurut dia, tanpa inovasi dan sinergi, target pemerintah untuk memperluas jangkauan KUR akan sulit dicapai. Perluasan jangkauan itu khususnya di luar sektor perdagangan yang selama ini mendominasi penyaluran KUR.
Realisasi KUR 2017 sebesar Rp 96,71 triliun atau 87,9 persen dari alokasi Rp 110 triliun. "Tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 120 triliun. Akan tetapi, sejauh ini total pengajuan (dari lembaga penyalur) baru Rp 116 triliun," kata Iskandar seusai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Go-Pay.
Kepala Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Bambang Setyatmojo, menyatakan, sampai dengan akhir Februari 2018, pihaknya telah menyalurkan KUR Rp 3,4 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sekitar Rp 600 miliar. Selain suku bunga yang turun, penyaluran KUR oleh BNI pada awal tahun ini cukup kencang karena dipacu pengembangan kredit secara digital serta kerja sama.
Kerja sama ini termasuk dengan Go-Jek Indonesia yang menyasar 125.000 mitra Go-Food, layanan kuliner di Go-jek, di seluruh Indonesia. Mitra Go-Food ini sebagian besar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kerja sama
Go-Pay, layanan pembayaran di ekosistem Go-Jek, berharap menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan perbankan dalam mengakses KUR melalui BNI. Pada tahap awal, kerja sama itu menyasar mitra Go-Food di Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Malang. Para mitra akan mendapat penawaran untuk mengakses KUR mikro dengan plafon kredit maksimal Rp 25 juta.
Chief Executive Officer Go-Pay Aldi Haryopratomo berpendapat, ada tantangan dalam penyaluran KUR, baik di sisi perbankan maupun UMKM. Perbankan memerlukan data dan profil calon nasabah yang lebih baik agar KUR tepat sasaran. Adapun pelaku UMKM perlu kemudahan mengaksesnya. "Kami berusaha menjadi jembatan," ujarnya.
Persyaratan
Secara terpisah, Ketua Bidang UKM, Perempuan Pekerja Jender, dan Urusan Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nina Tursinah menuturkan, banyak pelaku UKM yang selama ini mencari pinjaman selain KUR meskipun dengan bunga bisa mencapai 14 persen.
"Ini karena mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR. Di sisi lain, mereka sebenarnya membutuhkan kredit dengan bunga ringan untuk mengembangkan usaha dan bersaing di pasar," katanya, kemarin.
Menurut Nina, kondisi yang dialami pelaku UKM ini tentu tidak seimbang jika dibandingkan dengan kompetitor di luar negeri yang bisa mendapat suku bunga di bawah 10 persen.
"Kami berharap ada dukungan bagi UKM untuk mendapat suku bunga rendah seperti pengusaha mikro yang mendapat KUR," katanya.
Nina mengapresiasi dukungan suku bunga rendah bagi pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan yang sama diharapkan juga diberikan bagi UKM yang memiliki kapasitas mengisi pasar dalam negeri.
Menurut dia, jangan sampai pelaku UKM di Indonesia yang sudah memiliki pasar di dalam negeri kalah berkompetisi dengan pesaing dari luar negeri akibat terbebani suku bunga tinggi.
Kami berharap ada dukungan bagi UKM untuk mendapat suku bunga rendah seperti pengusaha mikro yang mendapat KUR.
Perajin dan pengusaha batik Cirebon M Hardiman menuturkan, program KUR dari pemerintah membantu pelaku usaha memperoleh pinjaman dengan suku bunga rendah.
"Akan lebih bagus kalau batasan kreditnya bisa dinaikkan," kata Hardiman yang ditemui di sela-sela pameran Pesona Busana dan Aksesoris Nusantara 2018 di Plasa Kementerian Perindustrian.
"Untuk memproduksi selembar batik tulis bisa sampai jutaan rupiah," ujarnya.
Hardiman menambahkan, dukungan suku bunga rendah meningkatkan daya saing. (MKN/CAS)