Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS – Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Kondisi itu menyebabkan pangsa pasar industri keuangan syariah sulit bertambah dari tahun ke tahun.

Mengutip survey literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya 8,1 persen dan inklusi keuangan syariah 11,1 persen. Adapun tingkat literasi keuangan secara umum 29,7 persen dan inklusi keuangan secara umum mencapai 67,8 persen.

Advisor Strategic Committee Pusat Riset OJK Bidang Pengembangan Keuangan Syariah Ahmad Buchori mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Pangsa pasar produk ketiga jenis instrumen masih kecil hanya 14,8 persen dari total nilai instrumen pasar modal Indonesia.

“Arah kebijakan OJK tahun ini difokuskan untuk meningkatkan literasi dan edukasi perbankan syariah,” kata Ahmad dalam IndonesiaX 7^th Quarterly Conference bertema Islamic Economics and Finance: Present and Future di Jakarta, Senin (19/3).

OJK akan mengembangkan berbagai model edukasi perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akses keuangan syariah akan diperluas dengan memanfaatkan financial technology (fintech) sebagai jaringan layanan. Selain itu, OJK juga membentuk bank wakaf mikro di berbagai daerah dengan skema pembiayaan tanpa agunan sebagai upaya jemput bola.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Muhammad Anwar Bashori mengatakan, BI tengah menyusun standardisasi kompetensi lulusan perguruan tinggi bekerjasama dengan asosiasi, kementerian agama, serta kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.  Nantinya, capaian pembelajaran lulusan akan menjadi rujukan 170 prodi ekonomi syariah se-Indonesia.

“Capaian pembelajaran lulusan juga akan jadi referensi bagi 290 prodi terkait lainnya,” kata Anwar.

Selain itu, BI juga mendirikan pusat edukasi ilmu dan aplikasi wakaf nasional dan internasional bekerjasama dengan Universitas Darussalam (Unida) Gontor. Tiga buku referensi pengajaran ekonomi dan keuangan syariah juga telah diterbitkan BI dan mulai digunakan sebagai materi pembelajaran sejumlah perguruan tinggi.

Kompas

Beberapa pembicara dalam IndonesiaX 7th Quarterly Conference bertema Islamic Economics and Finance: Present and Future di Jakarta, Senin (19/3).

Potensi besar

Industri keuangan syariah Indonesia terus tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Mengutip data OJK, pertumbuhan industri keuangan syariah 20,69 persen tahun 2015 naik menjadi 29,84 persen tahun 2016 dan akhirnya 26,97 persen tahun 2017. Total aset keuangan syariah Indonesia Rp 1.133,71 triliun belum termasuk saham syariah.

Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga anggota sekretariat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Pungky Sumadi mengatakan, pemerintah berencana membentuk bank BUMN syariah skala besar agar industri keuangan syariah terus tumbuh. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah akan dibangun di sejumlah daerah bekerjasama dengan pondok pesantren.

KNKS juga sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi syariah mencakup percepatan penyelesaian Peraturan Presiden (PP) Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, percepatan PP tarif dan biaya sertifikasi halal, dan penyusunan rencana induk strategi nasional pengembangan ekonomi syariah.