JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia resmi diterima menjadi anggota Komite Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (CPMI). Keanggotaan Bank Indonesia itu ditetapkan pada Pertemuan Ekonomi Global Bank for Economy Settlement (BIS) di Buenos Aires, Argentina.
BIS merupakan organisasi keuangan internasional yang bertugas mencapai stabilitas moneter dan keuangan, mendorong kerja sama internasional, dan merupakan bank bagi para bank sentral.
CPMI merupakan komite di BIS yang berperan menetapkan standar internasional untuk mempromosikan, memonitor, serta membuat rekomendasi terkait keamanan dan efisiensi sistem pembayaran serta infrastruktur pasar keuangan.
CPMI bertugas mendukung stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara umum. Selain Bank Indonesia (BI), Bank Sentral Argentina dan Bank Sentral Spanyol juga menjadi anggota CPMI.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo, dalam siaran pers, Selasa (20/3), mengatakan, keterlibatan BI menjadi anggota CPMI merupakan bentuk partisipasi aktif BI setelah menjadi anggota dalam Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di BIS.
Keanggotaan itu juga merupakan pengakuan dunia internasional atas pencapaian dan komitmen Indonesia untuk memperkuat sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan.
”Hal ini menunjukkan peran penting Indonesia yang turut menciptakan stabilitas moneter dan keuangan global, sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan nasional,” kata Agus.
Indonesia telah menerapkan secara penuh prinsip-prinsip infrastruktur pasar keuangan (PFMI) dalam BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System dan BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
Dalam pemutakhiran tinjauan sistem yang dilakukan CPMI atas penilaian implementasi PFMI, BI-RTGS dan BI-SSSS mendapat predikat tertinggi dengan nilai 4.
Saat ini, Indonesia memiliki infrastruktur sistem keuangan yang signifikan. Hal itu tecermin dari volume ataupun nominal berukuran besar yang ditransaksikan.
Selama 2017, BI menyelesaikan 10,2 juta transaksi nilai besar melalui BI-RTGS, 129,3 juta transaksi melalui Kliring Nasional, dan 305.000 untuk BI-SSSS.