Elektronifikasi Jalan Tol Tak Berhenti

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengendara memanfaatkan gardu tol otomatis dengan menggunakan uang elektronik di gerbang tol Prof. Sedyatmo, Jakarta, Minggu (17/9).

JAKARTA, KOMPAS Akhir tahun ini, transaksi tanpa berhenti di gerbang tol mulai diterapkan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan badan usaha yang tidak hanya menyediakan teknologi, namun juga menyelenggarakan fungsi pembayaran.

Pemerintah sedang menyiapkan lelang badan usaha untuk menyediakan teknologi sistem transaksi tanpa berhenti di jalan tol atau multi lane free flow.

“Sekarang sedang persiapan. Kami belum memilih jenis teknologinya yang sesuai dengan kondisi kita dan sekarang sedang dievaluasi,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (19/3), di Jakarta.

Program elektronifikasi jalan tol tidak hanya berhenti pada transaksi nontunai. Pemerintah akan melanjutkan dengan integrasi sistem jalan tol yang mulai dilakukan di beberapa ruas.

Saat ini, program elektronifikasi jalan tol masuk ke tahap pembentukan perusahaan pengumpul transaksi tol secara elektronik (ETC). Rencananya, pada Desember 2018, sistem transaksi tanpa berhenti tersebut sudah dapat mulai diuji coba.

Kami belum memilih jenis teknologinya yang sesuai dengan kondisi kita dan sekarang sedang dievaluasi.

Menurut Basuki, banyak teknologi yang ditawarkan untuk transaksi tanpa berhenti di semua jalur jalan tol. Teknologi tersebut antara lain dari Jepang, Taiwan, Hongaria, dan Korea. Pemerintah akan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia sekaligus yang biayanya paling rendah.

M Clara Wresti

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, saat ini BPJT sedang menyiapkan lelang untuk badan usaha yang akan menyelenggarakan transaksi di semua jalur tol tanpa berhenti.

“Badan usaha tersebut harus bisa menyediakan teknologi sekaligus juga memiliki fungsi dompet elektronik meskipun tidak harus lembaga keuangan,” kata Herry.

Menurut Herry, pemerintah tidak akan terlalu fokus pada jenis teknologi yang disediakan, misalnya menggunakan sistem berbasis gelombang radio atau satelit. Yang penting, badan usaha itu dapat memenuhi standar yang pemerintah, yakni akurasi transaksi harus tinggi dengan harga yang paling murah sehingga masyarakat tidak terbebani.

Secara terpisah, Vice President Information Technology PT Jasa Marga (Persero) Tbk Agus Sofian mengatakan, Jasa Marga sedang menguji coba teknologi transaksi tanpa berhenti dengan penghalang di gerbang tol (GT) Kapuk dan GT Dukuh 2, Jakarta, dengan dua teknologi yang berbeda. Satu teknologi menggunakan alat yang dipasang di kendaraan (OBU), sedangkan teknologi lain menggunakan gelombang radio (RFID).

"Uji coba ini merupakan arahan dari BPJT. Tujuannya, untuk melihat kelebihan dan kelemahan masing-masing teknologi yang nanti akan kami laporkan ke BPJT," kata Agus.

Nantinya, lanjut Agus, Jasa Marga akan melanjutkan uji coba dengan teknologi RFID di Bogor Outer Ring Road (BORR) dan tol Bali Mandara. Uji coba akan dilakukan secara komersial, meski masih terbatas.

Kartu kredit

Pemerintah mendorong transaksi nontunai di segala hal, termasuk pembayaran di gerbang tol dan pembayaran transaksi di kementerian saat bepergian ke luar negeri.

Kementerian Perhubungan, Senin (19/3), menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembuatan kartu korporasi. Kartu ini untuk membayar biaya operasional dan perjalanan Kemenhub.

"Kementerian Perhubungan menjadi institusi ke-4 yang melakukan hal ini, setelah Kemenkeu, PPATK, dan SKK Migas. Keputusan ini diambil Kemenhub walaupun petunjuk teknisnya masih disiapkan oleh Kemenkeu," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo.

Untuk sementara, ada 46 kartu yang akan diterbitkan Bank Mandiri untuk Kemenhub. Kartu ini akan digunakan Sekretaris Direktorat Jenderal dan bendahara. "Kartu ini hanya digunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel, dan jamuan makan di restoran. Sementara, pengeluaran lain masih menggunakan uang tunai," ujar Sugihardjo.

Direktur Kelembagaan Bank Mandiri, Kartini Sally, mengatakan, kerja sama ini juga mendukung implementasi transaksi nontunai di lingkup kementerian dan lembaga yang sedang digalakkan pemerintah.

"Sudah ada sekitar 500 korporasi yang menggunakan kartu kredit korporat dengan jumlah kartu mencapai 26.000 kartu. Mandiri siap memfasilitasi seluruh kementerian dan lembaga negara dalam penyediaan kartu kredit bagi seluruh satuan kerja," kata Kartini.

Kartini mengatakan, jika tidak menggunakan kartu kredit, maka seorang bendahara harus menyiapkan uang Rp 400 juta per hari, atau mencapai Rp 10 triliun-Rp 13 triliun per bulan.

"Dengan kartu kredit, maka selain lebih mudah, lebih aman, juga akan lebih transparan," jelas dia. (NAD/ARN).