JAKARTA, KOMPAS--Program pemerintah di bidang ekonomi berada di jalur yang tepat. Selama program-program tersebut dijalankan sesuai rencana, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi bisa mencapai 5-5,5 persen.
Penilaian itu disampaikan delegasi Bank Dunia yang dipimpin Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves, saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (20/3).
“Ini pertemuan berkala dengan Bank Dunia. Kali ini terkait kemiskinan dan pembangunan di sektor lain. Banyak masukan dari Bank Dunia, (masukannya) hampir sama dengan yang kita kerjakan,” kata Jusuf Kalla seusai pertemuan.
Dalam diskusi, Bank Dunia memaparkan materi berjudul "Accelerate Growth And Improving The Quality Of Life."
Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam APBN.
Ekonomi lokal
Dalam acara terpisah, Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bahartani Lamakampali mengatakan, pengentasan daerah tertinggal pada tahun ini ditargetkan mencapai 80 kabupaten. Setiap daerah didampingi untuk mengembangkan produk unggulan, baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun industri kreatif.
“Percepatan pembangunan memanfaatkan teknologi dan inovasi sehingga pendapatan masyarakat ikut naik,” kata Bahartani dalam penandatanganan kerja sama kemitraan Indonesia-Belanda program Responsive Innovation Fund di Jakarta, Selasa (20/3).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah menargetkan pengentasan 122 daerah tertinggal. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan, pembangunan embung desa, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
Sementara, Pemerintah Kanada dan Indonesia menyepakati nota kesepahaman tentang pengembangan kapasitas, penanaman modal, dan pengembangan ekonomi lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.
Direktur Pembangunan dan Konsuler Kedutaan Besar Kanada Sharon Armstrong mengatakan, penggunaan dana hibah di daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kanada terkait isu kesetaraan gender, pemanasan global, dan pemerintahan yang bersih.
Kemarin, Indonesia dan Swiss menyepakati kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda atau Skill for Competitiveness di Jakarta. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, Swiss sudah lama menerapkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi ganda.
"Swiss telah membuktikan sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda rendah, produktivitas tinggi, dan memuncaki peringkat indeks daya saing global selama beberapa tahun terakhir," katanya. (NDY/KRN/CAS)