Listrik Desa Perlu Menjadi Prioritas

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas merawat jaringan instalasi listrik di gardu induk, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/3/2017).

Rasio elektrifikasi 99 persen harus tercapai pada 2019. Program listrik desa jadi prioritas. Masih ada 2.510 desa yang belum mendapat akses listrik.

JAKARTA, KOMPAS - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diminta memprioritaskan program listrik pedesaan. Sebanyak 2.510 desa harus mendapat akses listrik sehingga target rasio elektrifikasi 99 persen pada akhir 2019 dapat tercapai. Pembangunan transmisi di Indonesia bagian timur juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, program listrik pedesaan diprioritaskan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2018-2027. Untuk daerah di luar Pulau Jawa, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) skala kecil akan diganti menjadi pembangkit listik berbahan bakar gas karena lebih efisien.

”Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) kecil di luar Jawa terutama Indonesia bagian timur dan Kepulauan Riau boleh memakai LNG dengan fasilitas platform based,” ujar Jonan dalam acara Diseminasi RUPTL 2018-2027 di Jakarta, Kamis (22/3).

Dalam RUPTL 2018-2027, proyeksi rata-rata kebutuhan listrik secara nasional turun dari perkiraan awal 8,3 persen menjadi 6,89 persen. Total rencana pembangunan pembangkit mencapai 56.024 MW, jaringan transmisi sepanjang 63.855 km, jaringan distribusi 526.390 km, gardu induk 151.424 MVA, dan gardu distribusi 50.216 MVA.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (berdiri kanan) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (duduk kanan ke kiri) serta pengamat ekonomi Tony Prasetiantono selaku moderator (berdiri kiri) menjadi narasumber dalam sesi pertama Kompas 100 CEO Forum dengan tema Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Jonan mengatakan, pembangunan jaringan transmisi di Indonesia bagian timur hingga tahun 2027 harus disesuaikan dengan kebutuhan listrik. Selama ini, banyak kapasitas jaringan transmisi yang belum termanfaatkan karena kebutuhan listrik masyarakat lebih kecil.

Sebagai alternatif, pembangkit tenaga listik dapat memanfaatkan energi terbarukan atau bahan bakar gas dan minyak.

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman mengatakan, pihaknya telah menyusun strategi pengaliran listrik ke daerah terisolasi. Pembangkit skala kecil akan dibangun, baik berupa PLTS Komunal, Tower PV, Solar Home System, jaringan distribusi, maupun energi baru terbarukan. Metode baru untuk mengaliri listik ke daerah terisolasi, seperti DC House atau tabung listrik, sangat dimungkinkan.

”Target pada 2018, PLN akan mengalirkan listrik ke 3.660 desa baru dan menambah sambungan ke 1.342 desa yang telah teraliri listrik,” kata Syofvi.

PLN juga bekerja sama dengan pemerintah dalam program pra-elektrifikasi, seperti program penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Listrik dari PLN akan masuk ke daerah terpencil setelah LTSHE berjalan 2-3 tahun. Secara umum, total dana pembangunan listrik pedesaan tahun 2018 ini mencapai Rp 15,9 triliun.

Jonan menambahkan, arah kebijakan fokus pada penyediaan listrik yang cukup, merata, dan harga terjangkau. Karena itu, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga Desember 2019.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas memasang kabel jaringan listrik di tepi Jalan Raya Yogyakarta-Solo, Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

Cara yang ditempuh adalah dengan menetapkan harga penjualan batubara di dalam negeri 70 dollar AS per ton yang berada di bawah harga pasar saat ini 101,86 dollar AS per ton. ”Intinya, masyarakat harus mampu beli listrik. Kalau ada layanan listrik, tetapi masyarakat tidak bisa beli percuma,” kata Jonan.

Keterlibatan investor

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, pembangunan infrastruktur listrik akan dilakukan optimal. Seluruh wilayah akan teraliri listrik paling lambat akhir tahun 2019. Pemerintah daerah tak perlu ragu mengundang investor datang.

Pada RUPTL yang terbaru, target bauran energi untuk batubara mencapai 54,4 persen dan energi baru terbarukan 23 persen. Adapun, target bauran gas sebesar 22,2 persen dan bahan bakar minyak 0,4 persen.

Penyusunan target itu dilakukan berdasarkan proyeksi yang memperhitungkan setiap pembangkit disesuaikan dengan proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik di tiap wilayah. Pemerintah dan PLN memberi jaminan, jika pertumbuhan ekonomi melonjak, ketersediaan listrik akan tetap mencukupi.